Belum Pecat Buronan KPK, PBNU Dinilai Seperti Bunkernya PDIP

Advokat Ahmad Khozinudin menilai seharusnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tak perlu berpikir panjang untuk memecat buronan KPK Mardani H Maming sebagai Bendahara Umum PBNU.

"PBNU adalah Ormas Islam yang secara moral semestinya memiliki standar yang lebih tinggi ketimbang Parpol. Selain untuk menjaga integritas, moralitas dan reputasi, semestinya Mardani Maming harus segera dipecat agar tidak menimbulkan praduga publik," kata Ahmad.

Hal ini penting untuk menghindari spekulasi PBNU terlibat dalam korupsi atau setidaknya menerima duit hasil korupsi, maka Mardani Maming harus segera dipecat.

"Untuk menghindari spekulasi PBNU terlibat dalam korupsi atau menyembunyikan tersangka korupsi. Lalu menghindari spekulasi PBNU terlibat dalam korupsi atau setidaknya ditekan oleh Maming," terangnya.

Hal itu berawal dari penegasan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang menyatakan Mardani masih Bendum PBNU.

"Ini membuat spekulasi publik makin liar. Wajar saja, jika ada seruan agar Banser dapat mencari, menemukan dan menasehati Mardani Maming untuk menyerahkan diri," terangnya.

"Lagipula, selain Bendum PBNU Mardani Maming juga kader PDIP. Jangan sampai PBNU mengambil tanggung jawab dengan tidak memecatnya, padahal korupsi yang dilakukan saat menjadi Bupati Tanah Bumbu dengan status Kader PDIP. Sayang jika Ormas sebesar PBNU harus menjadi bungker kader PDIP," terangnya.