Pengamat: KIB Mesti Usung Kandidat Capres Internal pada Pilpres 2024

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengungkapkan keseriusan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) akan terbukti sendirinya.

"Soal KIB serius atau tidak serius mengusung capres-cawapres internal, itu hanya waktu yang akan menjawab nanti," ujarnya di Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Namun kata dia, seharusnya KIB mengusung capres dan cawapres dari internal koalisi. Capres-cawapres bisa dipilih dari ketua umum (ketum) partai, seperti Ketum Golkar Airlangga Hartarto atau Ketum PAN Zulkifli Hasan. Bisa pula dengan kombinasi dengan eksternal.

"Saya melihatnya memang mestinya siapa pun ketua umum parpol yang berkoalisi di KIB itu yang menjadi capres atau cawapres. Misalkan capresnya Airlangga, cawapresnya Zulhas. Atau kombinasi, capres di internal dan eksternal cawapres. Misalkan capres-nya Airlangga, cawapresnya eksternal, misalkan Ganjar atau siapa pun," tambahnya.

Ujang mengatakan, koalisi yang baik adalah koalisi partai yang mengutamakan kader internal dalam upaya memenangkan Pilpres 2024. "Itu baru koalisi yang baik dan bagus karena mengutamakan kader atau ketua umum parpol-nya untuk bisa menjadi capres maupun cawapres," ungkapnya.

Selain itu, Ujang menekankan pentingnya hal itu dilakukan KIB, karena menimbang harga diri partai dan perolehan suara karena pengaruh sosok yang diusung dalam kontestasi.

"Karena ini terkait harga diri partai. Bagaimanapun efek ekor jas itu penting bagi partai politik. Kalau capres-nya orang lain, cawapres-nya juga orang lain dari eksternal semua, itu rugi semuanya, bagi Golkar, PAN, maupun PPP," tegasnya.

Jika capres-cawapres berasal dari calon lain, bisa jadi tidak akan membawa pengaruh signifikan bagi partai anggota koalisi. "Rugi karena kemungkinan kalau calon lain bukan kadernya, apalagi kader partai lain tidak akan membawa efek ekor jas bagi partai di KIB," tuturnya.

Menurut Ujang, Golkar akan konsisten mengusung Airlangga dalam Pilpres 2024 melalui kendaraan KIB. Apalagi jika sudah mendapat restu dari Jokowi dan Jusuf Kalla.

"Kalau ada restu dari Pak Jokowi, ada restu dari Pak JK, tentu bagus. Itu penting bagi Pak Airlangga. Karena Pak Airlangga bagaimanapun sudah ditetapkan sevagai capres dari Partai Golkar dalam Munas dan dikuatkan dalam Rapimnas," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga menyebut Airlangga sudah mengantogi restu dari Jokowi dan Jusuf Kalla untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024.

Koalisi Inklusif

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai posisi JK sebagai senior di Golkar dengan pengalaman politik dan jejaring yang kuat, punya pengaruh bukan hanya pada sosok namun bisa menginisiasi munculnya poros baru. 

“Pak JK pasti merupakan salah satu tokoh penting yang dihitung pergerakan politiknya yang tentunya bakal bisa mempengaruhi munculnya poros poros baru,” sebut Adi. 

Saat ini Golkar bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP. KIB disebut koalisi yang inklusif, terbuka pada siapa saja. Di sisi lain, Partai Gerindra dan PKB dikabarkan juga akan berkoalisi. 

“Kelihatannya serius koalisinya. Minimal koalisi antar partai. Koalisi ini akan diuji kalau yang maju adalah Prabowo dan Prabowo tidak menyertakan Muhaimin sebagai wakil, karena PKB yang mau berkoalisi ya harus muhaimin sebagai wakilnya,” kata Adi yang juga dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini. 

Sementara itu, menanggapi Fahri Hamzah yang mengatakan KIB adalah koalisi bohong bohongan, Adi menyebut itu berlebihan. Jika salah satu keluhan Fahri adalah KIB belum menentukan capres dan cawapresnya, itu adalah sebuah proses. 

“KIB belum memutuskan siapa capres dan cawapres, jadi masih terbuka siapapun yang akan diusung, PAN boleh usul siapa, yang lain siapa, pada akhirnya akan berkompromi siapa yang dianggap realistik ketiga partai ini untuk maju bersama,” tandas Adi.