Wapres: 4 Cara Wujudkan Dunia Kerja Baru Inklusif

Dalam mewujudkan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki resiliensi. Hal tersebut dapat dicapai bila terjadinya pemulihan dunia kerja yang berorinetasi pada manusia dan pekerja.

Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, mengatakan terdapat empat cara untuk mewujudkannya. Pertama, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi pekerja. Di Indonesia, pemerintah terus mengupayakan pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas, antara lain dengan menyediakan infrastruktur inklusif.

Baca Juga: Temui Wapres, Sekretaris Eksekutif KPRBN Paparkan Agenda Percepatan Reformasi Birokrasi 2022

"Kami juga berusaha untuk terus meningkatkan akses pendidikan secara inklusif bagi pekerja. Dalam rangka menjaga keamanan pekerja di tengah pandemi, seluruh pekerja memperoleh vaksin gratis," kata Wapres dalam sesi pembukaan pertemuan G20 Labour and Employment Ministers' Meeting secara daring, Rabu (14/9/2022).

Kedua, memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja yang adaptif.

Menurut Wapres, di Indonesia, hal ini menjadi bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional, berupa Program Bantuan Subsidi Upah, Program Kartu Pra-Kerja, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro, dan Program Padat Karya di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Ketiga, penguatan kemampuan inovasi dan literasi pekerja, khususnya di bidang-bidang yang akan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan, seperti teknologi digital dan ekonomi hijau. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia terus meningkatkan literasi digital pelaku UMKM agar target 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024 dapat tercapai.

Baca Juga: Wapres: KPRBN, Terobosan Penggunaan Anggaran Penanganan Kemiskinan Lebih Efektif

Keempat, meningkatkan daya saing pekerja dalam menghadapi tantangan global melalui skilling, reskilling, dan upskilling yang dilakukan secara terus menerus. Terkait hal itu, Indonesia terus membangun Balai Latihan Kerja Komunitas untuk memenuhi kebutuhan pelatihan vokasi dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta/industri dan akademisi atau kalangan pendidikan tinggi.

"Sampai dengan tahun 2020, melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah dibangun 1.014 BLK Komunitas sehingga total BLK Komunitas yang telah dibangun di Indonesia sebanyak 2.127," jelas Wapres.