Saling Serang, PDIP Sebut Pemilu 2009 adalah Puncak Kecurangan dalam Sejarah Demokrasi

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi serius soal viralnya pernyataan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku siap turun gunung karena mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil

Hasto menyebut, SBY tidak bijak dengan mengeluarkan pernyataan tersebut. Ia lantas menyinggung dugaan kecurangan yang terjadi di Pemilu 2009. 

"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab," kata Hasto seperti dilansir dari Suara.com, Senin (19/9/2022). 

Baca Juga: Ada Upaya Gagalkan Anies Baswedan Bertanding di Pilpres, PKS Tak Ambil Pusing: Biarkan...

Menurutnya, era kepemimpinan Suharto tidak ada manipulasi daftar pemilih tetap (DPT). Namun di era SBY dugaan manipulasi DPT terjadi. 

Kemudian Hasto menyebut, rezim SBY telah mendorong liberalisasi politik melalui sistem pemilu daftar terbuka. Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, kata dia, terjadi zaman SBY. 

"Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen. Setelah Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instan," tuturnya. 

Baca Juga: Kecewa Berat Sama Jokowi, Pengacara Brigadir J Ungkit Pilpres 2024, Ajak Masyarakat Pilih...

Membalas pernyataan Hasto, Herzaky Mahendra Putra selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP dan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat mengatakan Demokrat tahun 2009 suaranya bisa meningkat tiga kali lipat karena prestasi pemerintahan SBY yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. 

“Rakyat miskin semakin sedikit. Pengangguran semakin sedikit. Gaji PNS termasuk guru dan TNI POLRI hampir tiap tahun meningkat. Daya beli masyarakat tinggi. Pendapatan per kapita meningkat drastis,” ungkap Hasto melalui keterangan tertulis yang diterima Warta Ekonomi, Senin (19/09/22).

“Dan, keuangan negara stabil. Bahkan hutang minim. Pembangunan infrastruktur juga berjalan dengan baik. Hubungan antar-umat beragama dan antar suku bangsa juga sangat baik dan rukun. Tidak ada polarisasi antar anak bangsa,” tambahnya. 

Baca Juga: Anies Bukan Jagoan di Pilpres 2024, 'Tak Ada Nama Selain HRS!'

Herzaky juga mengklaim bahwa rakyat benar-benar merasakan hasil pembangunan di pemerintahan era SBY. Bukan hanya dirasakan oleh segelintir pihak saja. 

“Tidak ada itu DPT 2009 bermasalah ataupun hasil pemilu yang dimanipulasi. Janganlah mengada-ngada Bang Hasto,” balasnya. 

Ia juga menyindir bahwa pada pemilu 2019 lalu, ada komisioner KPU yang ditangkap karena kasus suap. yaitu Harun Masiku, yang sudah buron 1.000 hari lebih. 

Baca Juga: Pesan Khusus Megawati Buat Jokowi Terkait Pilpres: Sebagai Pimpinan Partai, Saya Mengusulkan...

“Terakhir, pidato Pak SBY itu kan hanya mengingatkan agar aspirasi rakyat janganlah dihalang-halangi. Rakyat menginginkan lebih dari dua pasangan calon yang berlaga di 2024,” ungkapnya. 

“Tidak perlu terlalu reaktif. Apalagi mengumbar hoaks dan fitnah. Kecuali, kalau memang merasa skenario jahatnya ketahuan,” tambahnya.