Akselerasi Rasio Kewirausahaan, Kemenkop-UKM Gelar Workshop di 3 Daerah

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) menggelar Workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang dilaksanakan secara serentak di tiga tempat, yakni Kabupaten Sukabumi, Kota Serang, dan Kota Kendari untuk mengakselerasi rasio kewirausahaan 3.95% dan penumbuhan wirausaha empat persen sampai tahun 2024.

Asisten Deputi Ekosistem Bisnis Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop-UKM, Irwansyah Putra, mengatakan bahwa jumlah wirausaha di Indonesia masih belum mencapai angka yang ideal untuk bisa menjadi negara maju.

Baca Juga: Seskemenkop-UKM Ajak UMKM Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Ciptakan Ekosistem Terlindungi

"Maka dari itu, perlu upaya untuk mewujudkan ekosistem kewirausahaan yang mendukung di antaranya melalui sinergi lintas sektor, standardisasi, dan integrasi pelaksanaan program baik di tingkat pusat maupun daerah, serta mengembangkan proses bisnis dalam ekosistem kewirausahaan," ucap Irwansyah Putra dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/9/2022).

Lebih lanjut, Irwansyah menambahkan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan kewirausahaan di Tanah Air, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Workshop kali ini juga merupakan salah satu langkah sosialisasi Perpres nomor 2 Tahun 2022 dan pendampingan UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital.

"Ini merupakan kolaborasi dari berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mendorong peningkatan kompetensi UMKM dan transformasi UMKM menjadi wirausaha yang inovatif dan berkelanjutan," ucap Irwansyah.

Irwan mengatakan, keinginan kuat dari pelaku usaha untuk naik kelas, dukungan berbagai program dan insentif dari pemerintah, serta sinergi dengan berbagai pihak diharapkan dapat mendorong lahirnya wirausaha yang tidak hanya tangguh dan inovatif, tapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja sekaligus menjadi penggerak lahirnya wirausaha-wirausaha baru.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi, Yulipri, menuturkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Sukabumi mencapai 201 ribu dan yang sudah memiliki NIB sebanyak 46 ribu. "Dari angka tersebut, 40% pelaku UMKM di Kabupaten Sukabumi ialah pedagang eceran, 30% sektor produksi, dan selebihnya bergerak di sektor jasa," kata Yulipri.

Hadirnya Workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini, dikatakannya, akan sangat membantu pelaku UMKM di Kabupaten Sukabumi untuk mempunyai daya saing tinggi, mendapatkan pengetahuan dan informasi terkait legalitas usaha seperti NIB, PIRT, hingga Sertifikat Halal agar produk UMKM bisa masuk ke pasar lebih luas.

Baca Juga: Saatnya UMKM Digitalisasi, Manfaatkan Marketplace Guna Dongkrak Penjualan!

"Karena selama ini hanya dijual di warung saja harapannya bisa masuk ke ritel modern hingga sampai ekspor," katanya.

Selain itu, keberadaan PLUT KUMKM Sukabumi dan para konsultan PLUT juga dikatakan sangat membantu pelaku UMKM dari hulu ke hilir, mulai dari memberikan pendampingan hingga pemasaran produk.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda (LPSE), UKPBJ Kabupaten Sukabumi M. Ali Subhan Pramana menambahkan, saat ini pihaknya memberikan kemudahan untuk menjadi penyedia di e-katalog lokal Kabupaten Sukabumi.

Menurutnya, proses untuk onboarding lebih mudah hanya membutuhkan KTP, NPWP, dan NIB. "LPSE siap mendampingi para pelaku UMKM onboarding di e-katalog lokal," kata Ali.

Sementara itu, Perwakilan dari Tokopedia Dany Laksana memberikan tips dan trik untuk membuat produk UMKM memiliki nilai jual yang lebih, mulai dari foto produk yang menarik, membuat konten digital, dan onboarding di platform Tokopedia agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

Dalam kegiatan di Kabupaten Sukabumi kali ini, Tokopedia bertugas untuk membantu mengedukasi UMKM di bidang literasi digital hingga pendampingan untuk onboarding di platform Tokopedia. Sementara, di Banten dan Kendari hadir perwakilan dari marketplace Shopee dan Plaza Banten (platform lokal) serta peningkatan literasi hukum bagi UMKM.