Menkop-UKM Sambut Baik Antusiasme Koperasi di Indramayu Ikuti Program Solusi Nelayan

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM) Teten Masduki menyambut baik antusiasme koperasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, untuk mengikuti program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan dalam upaya membantu penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

"Saya menyambut baik keinginan sejumlah koperasi nelayan di Indramayu dalam Program Solusi Nelayan," kata Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM) Teten Masduki, saat meninjau kesiapan program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan di Desa Cangkring, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/9).

Baca Juga: Kemenkop-UKM: Percepat Transformasi Usaha Informal ke Formal guna Wujudkan Data Tunggal UMKM

Melalui program yang diinisiasi bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) dengan Kementerian BUMN, sebanyak delapan koperasi di Indramayu menyatakan minatnya untuk ikut terlibat.

Kedelapan koperasi tersebut adalah Koperasi Perikanan Laut Ngupaya Mina (di daerah Juntinyuat), Koperasi Mina Makmur Lestari (Pabean Udik), KUD Sri Mina Sari (Juntinyuat), KUD Mina Jaya (Karangampe), KUD Baita Mina Lestari (Majakerta), Koperasi Produsen Wana Pantai Tiris (Pasekan), Koperasi Kharisma Mitra Bahari (Cantigi Kulon), dan Koperasi Mangrove Mina Mandiri (Pabean Ilir).

Di hadapan Bupati Indramayu Hj Nina Agustina dan para nelayan, Menkop-UKM menegaskan bahwa hal ini menandakan Program Solusi Nelayan telah tepat menjawab tantangan pembelian BBM oleh nelayan kecil dan tradisional. "Selama ini, mereka membeli BBM dengan harga lebih mahal karena membeli di pedagang eceran," ujar Menteri Teten.

Menurutnya, Program Solusi Nelayan melalui koperasi ingin mempercepat kehadiran sarana penyaluran BBM Bersubsidi di kampung-kampung nelayan yang selama ini belum tersedia. "Namun, dengan total jumlah perahu nelayan sekitar 400-an dari 8 koperasi tersebut, cukup dilayani dengan satu SPBU Nelayan saja," kata Menkop-UKM.

Nantinya, koperasi akan menyalurkan BBM Bersubsidi hanya kepada nelayan kecil dan tradisional yang sudah terdata dan selanjutnya termonitor ke dalam sistem digital. "Dengan begitu, lebih tepat sasaran, tidak menyulitkan nelayan. Secara bisnis, akan lebih efisien untuk para nelayan," kata Menkop-UKM.

Meski begitu, Menteri Teten berpesan agar penyaluran BBM Bersubsidi (solar) tepat sasaran dan tidak menyimpang. Program Solusi Nelayan dikhususnya hanya untuk kapal ukuran 10 GT ke bawah, hingga nelayan harus menjadi anggota koperasi.

"Kebutuhan para nelayan akan tercatat secara digital dan terkoneksi dengan platform My Pertamina," kata Menteri Teten. Selanjutnya, PT Pertamina (Persero) akan melakukan pengecekan kesesuaiannya. Hingga Desember 2022 akan dilakukan piloting di 7 daerah di Indonesia, salah satunya di Indramayu.

Baca Juga: Menkop-UKM: UU Perkoperasian Adalah Solusi Sistemik dan Jangka Panjang

Nelayan Budi Daya

Dalam kesempatan dialog, Ketua Koperasi Produsen Wana Pantai Tiris Carikam mengungkapkan bahwa kebijakan Solusi Nelayan jangan hanya menyasar nelayan tangkap yang memiliki perahu saja. "Banyak juga anggota kami yaitu nelayan budi daya yang juga membutuhkan solar bersubsidi," kata Carikam.

Terkait jumlah anggota koperasinya yang berjumlah 100 perahu, Carikam menyebut jumlah tersebut hanya dari wilayah kecamatan Cantigi saja. "Anggota koperasi kami tersebar di 13 kecamatan lainnya," kata Carikam.

Bahkan, kata Carikam, banyak juga anggotanya yang berkecimpung di lini usaha perahu pariwisata pantai yang juga membutuhkan solar bersubsidi. "Pokoknya, kami siap mengamankan penyaluran solar bersubsidi untuk nelayan," kata Carikam.

Bahkan, nelayan lainnya asal Majakerta meminta pemerintah untuk segera mewujudkan berdirinya SPBU Nelayan di wilayahnya. "Biasanya, untuk memenuhi kebutuhan BBM untuk melaut, kami mengantre hingga 2-3 hari. Jadi, kami nelayan di Majakerta sangat membutuhkan SPBU Nelayan, khususnya di Majakerta," kata dia.