Heru Budi Hartono Dinilai Copy Paste-nya Ahok, Novel Bamukmin Berjanji Akan Mengepung Balai Kota

Tokoh Kelompok 212 Novel Bamukmin menilai dipilihnya Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan adalah murni karena pertimbangan politis untuk melayani rezim.

"Ditaruhnya Heru Budi Hartono jelas demi kepentingan politik rezim saat ini," kata Novel kepada Warta Ekonomi.

Lalu apa yang dimaksud Novel sebagai 'kepentingan politik rezim'?

"Untuk mempersiapkan suara Jakarta diarahkan kepada kekuatan oligarki karena Jakarta rawan untuk dikuasai oligarki seperti kawasan reklamasi," jelasnya.

Ia menilai Heru Budi Hartono bukanlah sosok pilihan warga Jakarta, Novel menduga nantinya Heru akan mengutamakan kepentingan oligarki ketimbang rakyat Jakarta.

"Ditaruhnya Heru adalah arogansi rezim dan ini bukan pilihan warga Jakarta dan bisa dipastikan rakyat Jakarta akan menjadi nomor dua dibanding penduduk reklamasi," tambahnya.

Bagi Novel, Anies Baswedan adalah sosok antitesa oligarki, untuk itu ada upaya sistematis menyingkirkannya, termasuk dengan menyamakan jadwal Pilkada Serentak dan Pilpres.

"Pilkada Serentak dibarengi Pilpres serta Pileg jelas adalah agenda busuk untuk menjegal Anies karena dia simbol pelawanan oligarki yang telah 85 persen membebaskan pajak kepada warga yang tidak mampu agar bisa mempertahankan tanahnya tidak digusur oleh oligarki sehingga Anies sangat membahayakan oligarki," jelasnya.

Heru Budi Hartono dinilai Novel punya rekam jejak yang sama dengan gubernur sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia menilai Heru adalah copy paste-nya Ahok yang sama-sama terbelit kasus-kasus lama.

Tak tinggal diam, Novel mengancam akan melakukan perlawanan jika nantinya Heru kembali berulah sebagaimana di era Ahok, di mana selama ia memimpin Jakarta banyak kebijakannya yang bermasalah.

"Heru Budi Hartono punya rekam jejak ikut serta atas kejahatan ketika Ahok menjabat. Diantaranya kasus Sumber Waras, kasus tanah Cengkareng dll. Dan juga Heru diduga ikut serta atau sekurang kurangnya terlibat dalam kasus markup harga pengadaan bus Transjakarta ketika era Jokowi," tandasnya.

"Kalau apa yang kami khawatirkan terjadi lagi maka kami dari Spirit 212 tidak akan segan-segan mengepung Balai Kota karena saya dkk ketika itu sudah jadi korbannya kezaliman Ahok sampai saya beserta 17 orang FPI ketika masuk penjara melawan kezaliman Ahok," jelasnya.