Israel Marah-marah ke Australia gegara Batal Akui Yerusalem Jadi Ibu Kotanya

Kementerian Luar Negeri Israel mengomentari pembatalan kebijakan pemerintah Australia sebelumnya tentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kementerian itu mengatakan akan memanggil duta besar Australia atas masalah ini.

Perdana Menteri Israel Yair Lapid menyatakan kekecewaannya atas perubahan posisi Australia dalam menetapkan status Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Baca Juga: Yerusalem Batal Diakui Jadi Ibu Kota Israel Oleh Australia Gara-gara...

"Yerusalem adalah ibu kota abadi Israel yang tak terbagi dan tidak ada yang akan mengubah itu," kata Lapid dalam sebuah pernyataan.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong pada Selasa mengatakan (18/10/2022), kabinet pemerintah Partai Buruh yang berhaluan kiri-moderat setuju untuk kembali mengakui Tel Aviv sebagai ibu kota Israel.

Keputusan ini, menurut Wong, menegaskan kembali bahwa status Yerusalem harus diselesaikan dalam negosiasi damai antara Israel dan Palestina.

Australia tetap berkomitmen pada solusi dua pihak untuk konflik antara Israel dan Palestina. "Kami tidak akan mendukung pendekatan yang merusak prospek ini,” kata Wong.

Wong menggambarkan langkah Scott Morrison sebagai langkah internasional dan permainan sinis untuk memenangkan pemilihan sela lokal di Sydney dengan populasi Yahudi yang besar.

Partai Liberal Morrison mencalonkan kandidat Yahudi Dave Sharma yang dikalahkan dalam pemilihan sela tetapi memenangkan kursi dalam pemilihan umum berikutnya. Pemerintah Morrison akhirnya keluar dari kantor kepresidenan pada Mei setelah sembilan tahun berkuasa.

Mantan Perdana Menteri Australia Scott Morrison secara resmi mengakui Yerusalem barat sebagai ibu kota Israel pada Desember 2018. Meskipun keputusan itu tidak membuat pemerintahan konservatif itu memindahkan kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Perubahan sikap Australia saat itu mengikuti keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump memutuskan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan hingga pemerintahan Joe Biden kedutaan masih berada di Yerusalem.

Wakil presiden kelompok hak asasi manusia Jaringan Advokasi Palestina Australia berterima kasih kepada pemerintah Anthony Albanese.

"Membedakan dirinya dari sikap politik berbahaya dari pemerintah sebelumnya. Pembalikan ini membawa Australia kembali ke konsensus internasional, Australia tidak boleh mendahului status akhir Yerusalem,” katanya.

“Israel menegaskan bahwa seluruh kota secara eksklusif milik mereka, menyangkal hubungan Palestina dengan modal spiritual, budaya dan ekonomi kuno mereka,” ujar Mashni.

Baca Juga: Yahudi Amerika Disenggol, Ada-ada Aja Trump Bikin Pengakuan 'Gampang Jadi PM Israel'

Sedangkan Morrison yang tetap menjadi anggota parlemen oposisi mengatakan, keputusan pemerintah itu mengecewakan.

"Keputusan itu mewakili pengurangan lebih lanjut dalam dukungan Australia untuk negara Israel oleh pemerintah Partai Buruh dari tanda air tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah Morrison,” kata kantornya dalam sebuah pernyataan.

Tapi pemimpin oposisi Peter Dutton membiarkan pintu terbuka bagi kaum konservatif yang meninggalkan kebijakan Morrison.

"Kami akan membuat pengumuman tentang kebijakan kami menjelang pemilihan berikutnya," kata Dutton merujuk pada pemilihan berikutnya dijadwalkan pada 2025.

Dalam konflik Timur Tengah 1967, Israel merebut Yerusalem timur bersama dengan Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Palestina menginginkan Yerusalem timur sebagai ibu kota negara masa depan. Status Yerusalem tetap menjadi salah satu masalah paling sulit dalam konflik selama beberapa dekade dan telah memicu banyak putaran kekerasan.

Hanya segelintir negara, termasuk Kosovo dan Guatemala, yang bergabung dengan AS dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.