Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyebar kurang lebih 400.000 petugas se- Indonesia, dan 80.000 petugas di Jawa Barat yang sudah mendapatkan pelatihan untuk melakukan proses pendataan program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022.
Regsosek merupakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan.
Baca Juga: Pendataan Awal Regsosek, BPS Terjunkan 3.000 Petugas Survei
Data Regsosek yang terintegrasi dengan beberapa jenis data, dapat dimutakhirkan oleh berbagai pihak untuk mewujudkan Satu Data Indonesia.
Salah satu yang didata yakni Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Ia menuturkan Regsosek 2022 dinilai penting agar BPS mempunyai data yang baik tentang kondisi masyarakat yang mana data tersebut nantinya digunakan pemerintah untuk mengambil kebijakan.
Sejalan dengan prinsip good data, good decision, no data no decision , yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Uu pun mengimbau masyarakat memberikan data yang sebenar- benarnya kepada petugas BPS.
"Nanti di saat ada petugas datang ke rumah masing-masing mohon diterima dengan baik. Mohon keikhlasan memberikan data yang sebenar- benarnya, jangan dimanipulasi," kata Uu kepada wartawan usai didata petugas BPS di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (18/10/2022).
Menurutnya, data salah akan memiliki efek domino terhadap kebijakan. "Kalau masyarakat salah memberikan data, tidak sesuai kenyataan, kami khawatir keputusan yang diberikan pemerintah akan salah," imbuhnya
Uu menegaskan, pemerintah pun menjamin data yang diberikan aman, terjaga, dan terlindungi.
Baca Juga: 33 Kabupaten/Kota, BPS Sumut Lakukan Pendataan Awal Regsosek 2022
"Misalnya ada polemik tentang seseorang yang berhak dapat BLT banyak isu beredar yang harusnya dapat, tapi idak dapat, yang harusnya tidak dapat malah dapat. Maka harus ada pendataan terbaru," ungkapnya
"Satu masyarakat satu data, tidak ada data ganda, semoga ini diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat untuk Jabar Juara Lahir Batin," sambungnya
Adapun Kepala BPS Jabar Marsudijono mengimbau masyarakat menyediakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki untuk mempercepat proses wawancara.
Baca Juga: Tak Terpengaruh Dampak Pandemi Covid, BPS Sumut Soroti Peluang Besar Akan Sektor Pertanian
Seluruh penduduk dicatat secara de jure (penduduk yang secara resmi masih terdaftar di KK tanpa melihat keberadaannya di wilayah administrasi KK) dan de facto (penduduk yang benar-benar menetap dan tinggal di suatu wilayah tanpa melihat kepemilikan KK setempat).
"Sasaran pendataan Awal Regsosek Tahun 2022 adalah 100% keluarga di Jawa Barat,"ujarnya
Marsudi menjelaskan informasi yang dikumpulkan meliputi kependudukan dan ketenagakerjaan, kondisi perumahan, kesehatan dan disabilitas, perlindungan sosial, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Sedangkan output yang dihasilkan adalah basis data sosial ekonomi seluruh penduduk yang diperingkat berdasarkan tingkat kesejahteraan
Regsosek bisa dimanfaatkan untuk perlindungan sosial yang adapatif.
Sejalan dengan Uu, Marsudi meminta masyarakat memberikan pelayanan kepada petugas sebaik mungkin, serta memberikan data yang baik pula. Pendataan secara door to door akan berlangsung mulai 15 Oktober- 14 November 2022.
Baca Juga: Doakan Prabowo, Janji Anies Baswedan Kembali Jadi Sorotan: Masih Punya Muka...
"Mudah-mudahan dengan manajemen pembagian tugas yang baik, kita bisa dapat data yang baik dan lebih akurat. Mari bersama membangun Satu Data Indonesia dengan menerima kedatangan petugas BPS dan memberikan jawaban sebenarnya,"pungkasnya
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Aldi Ginastiar