Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Indonesia Dorong Negara G20 Sepakati Solusi Krisis Pangan

        Indonesia Dorong Negara G20 Sepakati Solusi Krisis Pangan Kredit Foto: Antara/Adeng Bustomi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pemerintah Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk menghasilkan kesepakatan konkret dalam mengatasi krisis pangan global. Kunci utama untuk mengatasi krisis pangan global adalah bersatu dan berkolaborasi sehingga ditemukan solusi secara bersama-sama.

        Keberlangsungan Presidensi G20 Indonesia diyakini akan dapat mendorong terciptanya solusi bagi berbagai krisis global, termasuk kesepakatan ketersediaan pangan sehingga akan mengatasi ancaman krisis pangan global.

        Indonesia memegang Presidensi G20 Tahun 2022 hingga puncaknya, yaitu perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diadakan di Nusa Dua, Bali pada 15-16 November.

        “Apa yang ingin saya katakan bahwa kerjasama dunia dalam menghadapi krisis pangan ini mutlak dilakukan karena tidak ada satu negara yang punya kemampuan sendiri. Inilah yang juga akan bersoal secara global," ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat menjadi pembicara pada Global Food Security forum yang digelar, kemarin.

        Limpo pun mengajak negara G20 untuk menguatkan ketahanan pangan bersama sebagai pilar utama kemanusiaan dunia. Menurutnya sektor pangan sangatlah penting dan tidak boleh bersoal hanya karena kepentingan negaranya sendiri.

        Bagi Indonesia, ada tiga hal penting yang menjadi fokus utama dalam mengantisipasi krisis dunia. Pertama mempromosikan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Kedua, mempromosikan perdagangan pertanian yang terbuka dan non diskriminatif dan ketiga memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang ada.

        "Saya selalu katakan pangan adalah human right. Karena itu tidak boleh ada negara di G20 ini menutup diri atau membatasi ekspornya atau memproteksi hanya kepentingan nasional karena kita sudah menyepakatinya," katanya.

        Terakhir, Limpo  mengatakan bahwa sektor pangan sesuai kesepakatan yang ada merupakan sektor super prioritas yang harus dikelola bersama dan berkelanjutan. Oleh karena itu, anggaran di semua negara juga harus dinaikkan untuk mendukung ketersediaannya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Boyke P. Siregar
        Editor: Boyke P. Siregar

        Bagikan Artikel: