Dukung Pemerintahan Jokowi Segerakan Sahkan RKUHP, Pakar Hukum: Ini Bisa Menjadi Titik Keseimbangan!

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Marcus Priyo Gunarto menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan menjadi pertimbangan yang ditonjolkan oleh perumus Rancangan Undang Undang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Hal itu ia sampaikan pada kegiatan Forum Diskusi Publik bertema 'Sosialisasi RKUHP' yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan menggandeng Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (15/11/2022).

Baca Juga: Lihat Nasib Esemka Hingga IKN, Jokowi Dinilai Terlalu Sering Bermimpi: Bangunlah...

"Para perumus mencoba mencari titik keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Yang kedua, titik keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku dan korban," ujar Marcus.

Ia menyatakan, perjuangan bangsa ini untuk memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kebanggaan nasional itu sudah mendekati kenyataan. Sebab, saat ini sudah tidak bisa lagi bertahan menggunakan Wetboek van Strafrecht (WvS) yang memiliki bahasa asli bahasa Belanda.

"Jangan sampai penegak hukum pidana di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketidakmengertian sumber aslinya," tegas Marcus.

Sementara itu, dukungan juga datang dari Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sebelas Maret, Supanto. Ia menyatakan dukungannya untuk Indonesia segera mengesahkan KUHP nasional.

Baca Juga: Lihat Ekspresi Jokowi Melamun Saat Pembahasan G20, Elite Demokrat Heran Bukan Main: Jangan-jangan...

“Terjemahan hukum yang berasal dari Belanda masih macam-macam. Kita terkadang berbeda dalam memahami Bahasa Belanda. Politik hukum Indonesia sudah membuat kodifikasi sejak tahun 1963 yang menyerukan dengan amat sangat agar segera rancangan kodifikasi hukum pidana nasional selekas mungkin diselesaikan,” ujar Supanto.

Diketahui, forum yang dilaksanakan secara hybrid ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman publik akan urgensi pembaruan KUHP di Indonesia agar lebih sesuai dengan dinamika masyarakat saat ini.

Untuk itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, I Gusti Ayu Ketut Handayani dalam sambutannya mengatakan bahwa sosialisasi RKUHP merupakan hal yang sangat penting bagi terwujudnya sebuah produk hukum atau undang-undang dengan good process. Dengan demikian, dalam prinsip legalitas hukum, perumusan peraturan-peraturan harus jelas dan terperinci serta dimengerti oleh rakyat.

Baca Juga: Bahas Next Andika Perkasa, Puan Maharani Buka-bukaan: Kami Menunggu Rekomendasi Jokowi

"Oleh karena itu, tentu acara hari ini merupakan bagian yang terpenting untuk mendukung KUHP buatan Indonesia. Tentunya transparansi dan partisipasi menjadi hal yang mutlak dan menjadi prasyarat,” katanya.

Sementara itu, Akademisi Universitas Indonesia, Surastini Fitriasih yang juga menjadi pembicara dalam kegiatan itu menjelaskan bahwa ada pengurangan pasal dalam draf RKUHP tanggal 9 November 2022, dari yang sebelumnya (draf 4 Juli 2022) berjumlah 632 Pasal kini menjadi 627 Pasal.

Baca Juga: Ikutan G20, Eks Menteri Jokowi Ini Dipuji Habis, Beda Nasib Sama Anies Baswedan: Dia Gak Ngadrun...

“Kalau kita lihat perjalanan pembentukan RUU KUHP nasional memang cukup panjang. Berbagai masukan sudah diupayakan untuk dipertimbangkan. Meskipun belum sempurna, kita sudah membutuhkan KUHP buatan bangsa sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Maka itu, marilah kita mendukung KUHP buatan Indonesia dan mudah-mudahan dapat segera disahkan,” ungkap Surastini