Dorong Pembangunan Infrastruktur Tahan Gempa, Kementerian PUPR Luncurkan Buku Panduannya!

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi meluncurkan buku Peta Deagregasi Bahaya Gempa Indonesia Untuk Perencanaan dan Evaluasi Infrastruktur Tahan Gempa pada Selasa (29/11/2022). Buku ini diluncurkan dalam rangka Pemerintah mendukung pembangunan infrastruktur tahan gempa.

Peluncuran dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah didampingi Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional Abdulhamid Dipopramono, Plt Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid, Staf Ahli Bidang Inovasi Kemendikbudristek Jony Oktavian Haryanto, dan Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Dian Irawati.

Baca Juga: Dukung Pemulihan Ekonomi, Serapan Program Padat Karya Kementerian PUPR Capai 85,8%

Buku ini disusun oleh para ahli rekayasa kegempaan Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) yang terdiri atas peneliti, akademisi, pakar/praktisi dari Kementerian/Lembaga Tinggi, dan komunitas asosiasi profesi. "Buku ini merupakan salah satu ikhtiar kita bersama untuk menciptakan keamanan infrastruktur bangunan dalam menghadapi bahaya bencana gempa yang selalu kita alami dan menjadi risiko dalam kehidupan bangsa dan negara," kata Zainal Fatah.

Ia mengatakan, peningkatan kejadian gempa yang terjadi setiap tahun di berbagai wilayah Indonesia menimbulkan ancaman berupa banyaknya korban jiwa dan luka-luka serta kerusakan berbagai infrastruktur yang tentunya mengganggu kehidupan masyarakat dalam waktu yang relatif lama dan terus terjadi keberulangan setiap tahunnya.

"Untuk itu, kita perlu mengedepankan tindakan manajemen bencana dalam bentuk aksi pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai upaya mitigasi yang terukur dalam menghadapi bencana di masa mendatang sehingga dapat mewujudkan bangsa yang tangguh dan budaya aman bencana," jelas Zainal Fatah.

Zainal menjelaskan, seiring meningkatnya kejadian gempa dan dampaknya, teknologi konstruksi dan ilmu pengetahuan bidang kegempaan perlu diikuti dengan penyesuaian metode perencanaan struktur yang jelas dan akurat. Hal ini menuntut Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan berbagai standar yang mengatur keamanan dan keselamatan infrastruktur tahan gempa, seperti Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017 dan Standar Nasional Indonesia untuk perencanaan bangunan tahan gempa.

"Pada buku peta deagregasi ini dibahas metode perencanaan dan evaluasi infrastruktur dengan mempertimbangkan jenis potensi gempa yang dominan pada suatu daerah berdasarkan karakteristik nilai magnitude dan jaraknya, untuk selanjutnya dianalisis agar mendapatkan struktur bangunan yang aman," kata Ketua Tim Penyusun Peta Deagregasi Bahaya Indonesia M. Asrurifak.

Asrurifak pun berharap kehadiran buku ini dapat meningkatkan keyakinan dan kepastian dalam perencanaan dan perancangan berbagai infrastruktur tahan gempa.

Baca Juga: Kementerian PUPR Selenggarakan Pameran UMKM Guna Mendorong Pemanfaatan Produk Dalam Negeri

Setelah peluncuran buku, diadakan juga Workshop Nasional Perkembangan Pemutakhiran Peta dan Sumber Bahaya Gempa Indonesia Terkini dengan narasumber para pakar dari berbagai perguruan tinggi, asosiasi profesi, Global Earthquake Modek (GEM), Australian Nastional Unversity, dan Kementerian PUPR.

Topik yang dibahas ialah pentingnya penyusunan peta, perkembangan standar infrastruktur tahan gempa, tata cara pemulihan dan modifikasi gerak tanah, perkembangan peralatan monitoring percepatan getaran tanah di Indonesia, manfaat dan penerapan gerak tanah dalam bidang geoteknik dan bidang struktur, serta penyusunan platform pemilihan modifikasi gerak tanah.

Turut hadir Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi Adrin Tohari, Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan, Rektor Institut Teknologi Bandung Prof. Reini Wirahadikusumah, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi Universitas Gadjah Mada Arief Setiawan Budi Nugroho, dan para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR.