Lewat Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, Politik Identitas Dicurigai Akan Muncul Kembali, Kok Bisa?!

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya terus memantau dinamika perpolitikan yang terus memanas jelang Pilpres 2024.

Dirinya mengatakan bahwa bukan tidak mungkin politik identitas akan muncul kembali dengan skala nasional.

Baca Juga: Nasdem Bisa Berbangga Diri, Elektabilitas Anies Baswedan Mampu Saingi Ganjar dan Berhasil Lampaui Prabowo

Menurutnya hal tersebut memang tak bisa dihindari begitu saja, politik identitas selalu ada di suatu negara yang dihiasi dengan permasalahan tersebut, bahkan di Amerika Serikat.

Dia menyatakan politik di Eropa juga masih dihiasi oleh isu yang populer, seperti suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA).

Oleh karena itu, Yunarto beranggapan politik identitas masih akan tetap terjadi di Indonesia.

"Jadi, menurut saya fakta keterbelahan tetap ada," ucap dia di The Ritz-Carlton Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (30/11).

Baca Juga: Tak Cuma Loyalis Habib Rizieq, Sejumlah Tokoh Ternama Turut Hadiri Reuni 212, Ada Anies Baswedan?

Yunarto juga mengungkapkan sebenarnya isu tersebut sudah bisa diterka dari jauh-jauh hari.

"Misalnya, basis pendukung Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan sisa bagian dari kubu yang berseberangan dengan Presiden Republik Indonesia Jokowi," ucapnya.

"Sedangkan barisan pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar merupakan kubu yang berseberangan pada saat itu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Itu bentuk keterbelahan," tuturnya.

Baca Juga: Elektabilitasnya Kian Mendekati Ganjar Pranowo, Sinyal Anies Baswedan Semakin Dipercaya Masyarakat

Oleh karena itu, Yunarto menyatakan politik identitas tak dapat dimatikan dan dihilangkan. Akan tetapi, kata dia, sudah menjadi tugas negara untuk meminimalisir hal itu.

Dia berpendapat situasi saat ini ada kesan setengah hati dan membiarkan politik identitas sebagai suatu kondisi faktual saja, tetapi tidak secara sosiologis.

Yunarto menganggap sebaiknya aturan harus dibuat untuk diimplementasikan, termasuk soal politik identitas.

Dia mengatakan salah satu upayanya, yakni melibatkan aparat penegak hukum.

Baca Juga: Gerindra Wajib Waspada, Elektabilitas Prabowo Subianto Mulai ‘Tergerus’ Anies Baswedan

"Sebab ketika berbicara tentang ujaran kebencian atau hoaks, apalagi terkait tentang SARA itu sebenarnya bukan lagi sekadar pelanggaran pemilu, tetapi tindak pidana yang berpotensi memecah belah bangsa," pungkasnya.