Optimalkan Ekonomi Digital, Pemerintah Siapkan Talenta Digital

Pemerintah berkomitmen memanfaatkan momentum bonus demografi dan tingginya potensi ekonomi digital untuk mempercepat pembangunan berbagai sektor salah satunya transformasi digital, dengan mendorong kualitas dan daya saing SDM.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan pergeseran perilaku masyarakat ke arah less contact economy akibat pandemi Covid-19 telah mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia saat ini.

Ditopang oleh sektor e-commerce, ride hailing, online media, dan online travel, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan menjelma menjadi yang tertinggi di ASEAN dengan nilai yang berkisar pada angka USD146 miliar di tahun 2025 mendatang.

Seiring dengan tingginya potensi ekonomi digital tersebut, Indonesia juga diuntungkan dengan bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030. Dengan estimasi jumlah angkatan kerja produktif mencapai 64% dari total penduduk,

“Dalam mendukung transformasi digital di Indonesia, pemerintah memberikan beberapa dukungan program pengembangan talenta digital, seperti program siber kreasi, digital talent scholarship, dan digital leadership academy, serta kartu prakerja juga terus didorong agar mampu memenuhi kebutuhan 9 juta talenta digital hingga tahun 2030,” Ucap Susiwijono di Jakarta, kemarin.

Pemerintah juga turut mendorong kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mempercepat investasi SDM dalam memenuhi kebutuhan kompetensi yang sejalan perkembangan tren global, dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang berfokus pada Sekolah Menengah Kejuruan, Politeknik, dan Balai Latihan kerja.

Selain untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital, penyiapan SDM yang unggul juga dinilai akan mampu menghadapi tantangan dalam era revolusi industri saat ini. Peningkatan literasi masyarakat secara inklusif menjadi salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk mendorong kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang di era revolusi industri 5.0 tersebut.

“Oleh karena itu, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial diharapkan dapat meningkatkan literasi informasi masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kreativitas dan memangkas kesenjangan akses informasi, agar menjadi pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat,” Ujar Susiwijono.

Ketersediaan infrastruktur digital sebagai enabler penting dalam peningkatan literasi digital juga tak luput dari fokus pengembangan pemerintah.

Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas digital, mulai dari menara BTS, jaringan fiber optic dan data center, satelit multifungsi, hingga rencana pemanfaatan low orbital sattelite terus dilakukan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan infrastruktur digital yang memadai.