Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Singgung Penundaan Pemilu, Bamsoet Disamakan dengan Harmoko di Era Orde Baru

        Singgung Penundaan Pemilu, Bamsoet Disamakan dengan Harmoko di Era Orde Baru Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuai kritik lantaran sikapnya menanggapi hasil survei kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin yang digelar Lembaga Survei Poltracking.

        Bamsoet, justru mempertanyakan apakah kepuasan itu memiliki korelasi positif terhadap keinginan masyarakat untuk dipimpin kembali oleh Jokowi.

        Partai Demokrat meminta Bamsoet untuk menaati konstitusi dan tidak menjadi penumpang gelap reformasi. 

        "Saya menduga, orang-orang yang selalu meniupkan ide soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden adalah penumpang gelap reformasi," kata Deputi Balitbang Demokrat, Syahrial Nasution dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/12/2022). 

        Baca Juga: Kader Top PSI Pilih Hijrah dari Barisan Giring Ganesha Cs, Dugaan Refly Harun Nggak Main-main Sampai Singgung Anies Baswedan: Dia Gerah!

        Bahkan, menurut dia, sikap Bamsoet tersebut serupa dengan pejabat masa Orde Baru.

        "Ketika presiden masih menjadi mandataris MPR, pada tahun 1998 Ketua MPR Harmoko adalah yang paling getol mengompori supaya Soeharto kembali menjabat sebagai presiden," ujar Syahrial. 

        "Saya kira, pertanyaan Ketua MPR saat ini yaitu Pak Bambang Soesatyo dengan justifikasi hasil survei agak mirip dengan yang terjadi pada 1997-1998 menjelang kejatuhan Soeharto," sambungnya. 

        Namun, dia berharap Presiden Jokowi tidak terlena dengan hasil survei Poltracking dan lebih mengedepankan persatuan bangsa. 

        Baca Juga: Kecurigaan Gatot Nurmantyo Nggak Main-main Soal Jokowi Tiga Periode: Ada Orang Dekat Presiden yang Jadi Pengkhianat!

        "Semoga Presiden Jokowi tidak terlena dan lebih mengutamakan kepentingan persatuan bangsa. Bahwa ada catatan kelam sejarah godaan kekuasaan yang mencederai konstitusi dan demokrasi," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: