Para Elit Politik di Sekitar Presiden Jokowi Mulai Terang-terangan Tunjukkan Sisi Oportunis, Pilpres 2024 Berusaha Ditunda
Kredit Foto: Instagram Rocky Gerung Official
Pengamat politik dan akademisi, Rocky Gerung menilai sinyal agenda tiga periode untuk Presiden Jokowi makin dimunculkan guna menguji opini publik.
Pernyataan ini disampaikan Rocky Gerung saat membahas tulisan Desmond J Mahesa yang berjudul "Gelagat Penundaan Pemilu Kembali Mengemuka, Pertanda Apa?"
Rocky Gerung juga mengungkapkan jika para elit politik Indonesia saat ini sangat oportunis. Tulisan yang dibuat Desmond seolah menjadi sinyal atau peringatan dini dari 'orang dalam' terkait potensi perpanjangan pemilu tersebut.
Baca Juga: Lihat Rocky Berpeci, Ada yang Komen: 'Kadrun Lebih Percaya Gerung Daripada Quraish Shihab, Aneh!'
"Saya mengenal Desmond ini sebagai teman. Dia (Desmond) juga aktivis, meski orang partai, tampaknya ia tahu apa yang jadi permainan 'dalam'. Itu muncul tulisan soal potensi perpanjangan pemilu," ujar Rocky di kanal YouTube miliknya.
"Menyebutkan ada lima skenario sekaligus dampak buruk yang ditimbulkan jika perpanjangan pemilu. Salah satunya, Rakyat bisa anarkis, muncul pemerintahan diktator. Tampaknya (Desmond) sejak awal mengingatkan, ada upaya memperpanjang masa jabatan, atau menunda pemilu," beber Rocky Gerung.
"Mungkin pak Prabowo juga cemas, walau Erick Thohir dan Muhaimin sudah pasang badan bersiap menjadi wakilnya. Tulisan Desmond ini semacam pre-tes untuk dibaca Prabowo atau mungkin menggambarkan kekhawatiran Prabowo," sambung dia.
Rocky Gerung pun mengungkapkan jika sangat mudah Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode.
"Saya menduga, ia (Desmond) tau apa yang akan terjadi. Tukar tambah dari istana dan oligarki. Dan tawar menawar dengan oligarki. Kasak kusuk itu dibawa ke publik sehingga jadi orkestra," ujarnya.
Baca Juga: Lihat Rocky Berpeci, Ada yang Komen: 'Kadrun Lebih Percaya Gerung Daripada Quraish Shihab, Aneh!'
"Yang berlangsung saat ini, yakni upaya membaca opini publik," sambung Rocky.
Ia pun menjabarkan sangat mudah oligarki dan istana membuat amandemen atau perubahan Undang-Undang. Dengan dana Rp3-4 triliun saja, perpanjangan masa jabatan Jokowi bisa mendapatkan 'izin' lembaga legislatif.
Rocky membongkar hitungan-hitungan skenario istana dan oligarki. "Untuk amandeman DPR setidaknya 1/3 anggota mengusulkan sidang, lalu sidang harus dihadiri 2/3 anggota. Keputusan Amandeman harus disetujui 50 persen plus satu," ujarnya.
"Anggota DPR 700 san, lalu harus setuju amandamen butuh sekitar 350 hingga 400 anggota. Jika satu suara anggota dinilai Rp 1 miliar, maka dikalikan. Jika dikalikan 10 juga tetap sekitar Rp 4 triliun. Sehingga cukup dengan Rp 3 triliun, Jokowi bisa menunda pemilu 2024," beber Rocky Gerung.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty