Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Tanda-tanda Penghapusan Jejak Anies Baswedan di Jakarta Mulai Terlihat, Heru Budi Jadi Penyebabnya

        Tanda-tanda Penghapusan Jejak Anies Baswedan di Jakarta Mulai Terlihat, Heru Budi Jadi Penyebabnya Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Tanda-tanda upaya menghapus rekam jejak Anies Baswedan di DKI Jakarta mulai terlihat. Terutama jelang Pilpres 2024.

        Analisi ini disampaikan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif. Kendati demikian, ia menyatakan tidak menghakimi perihal penguatan indikasi tersebut.

        "Tidak saya menge-judge ya bahwa di situ ada penguatan tuduhan/indikasi tadi. Ya memang ada kejadian bisa disimpulkan, tapi terlalu dini untuk mengatakan bahwa ingin menghapus jejak," ungkap Syarif dikutip Suara.com dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Jumat (16/12/2022).

        Baca Juga: Nasdem 'Geprek' Heru Budi yang Sibuk Bersih-Bersih Jejak Anies: Jadi Orang Harus Tau Batas, Jangan.....

        Syarif pun mengakui partainya menjadi pihak pendukung ketika Anies mulai menjabat. Pihaknya pun memelihara kebijakan Anies.

        Lalu sekarang apa yang berbeda? Syarif menyebutkan ada beberapa irisan yang sama dengan jaman Ahok, yakni latar belakang soal birokrasi untuk kecepatan.

        "Karena itu ketika pak Heru dilantik, pertama kali yang diganti adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), bukan Sekda dul. Berikutnya baru Sekda," kata Syarif.

        Menurut Syarif, hal tersebut bisa terjadi karena ada pandangan politis dan non politis.

        Terkait pandangan politis, Syarif menyebut irisan yang sama dengan Ahok yakni untuk percepatan kinerja birokrasi perlu ada pergantian namun tetap harus sesuai dengan aturan dan kelaziman.

        Syarif menilai perubahan birokrasi di era PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi tersebut tak lazim.

        Baca Juga: Wajar Jika Heru Budi Rombak ‘Karya-nya’ di Jakarta, Politisi Ini Sebut Rekam Jejak Anies Baswedan Konyol dan Buruk

        "Sekarang apakah pergantian Sekda dan sebagainya itu menabrak aturan? Apakah menabrak kelaziman?" tutur Syarif.

        "Pada kelaziman saya mengatakan iya tidak lazim, karena kalau kita ikuti dari pelantikan pak Sekda sampai sekarang tidak ada record catatan yang menjadi alasan untuk diganti," jelasnya.

        Kendati demikian, Syarif menyebut perubahan birokrasi tersebut tak melanggar aturan ataupun Undang-Undang ASN.

        Baca Juga: Wajar Jika Heru Budi Rombak ‘Karya-nya’ di Jakarta, Politisi Ini Sebut Rekam Jejak Anies Baswedan Konyol dan Buruk

        "Namun untuk kelaziman, terlalu dini untuk mengganti seperti itu di poin birokrasi," tandasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

        Bagikan Artikel: