Reshuffle Mendesak Dilakukan, PKB Bongkar Alasannya: Jika Psikologis Jokowi Terganggu!

Merespons sinyal reshuffle, Wasekjen DPP PKB, Syaiful Huda, menyebut bahwa mendesak tidaknya melakukan perombakan tergantung dengan psikologis Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, perombakan kabinet menjadi mendesak dilakukan jika Presiden merasa terganggu dengan pembantunya.

"Kalau presiden terganggu psikologisnya dengan seorang pembantu, di-resign pasti," kata Huda ditemui di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/12/2022).

Baca Juga: Wacana Reshuffle Menyeruak, Anak Buah Megawati Blak-blakkan: Urusan Jokowi

Memang menurut Huda, hal mendesak bagi Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet merupakan hal yang subjektif.

"Jadi sangat subjektif karena jabatan menteri jabatan politik. Karena jabatan politik, hari ini dia dilantik besok dipecat biasa. Karena jabatan politik. Terlebih pembantu presiden," ungkapnya.

Untuk itu, kata dia, jika ditanya apakah ada hal yang mendesak untuk dilakukan reshuffle, jawabannya tergantung subjektivitas Jokowi.

"Jadi kalo ditanya nggak ada urgensinya, bentar lagi pemilu, urgensinya ya urgen kapan pun, subjektif," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.

"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri. "Ya, nanti," ungkapnya.

Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, mereka menginginkan adanya reshuffle.

Baca Juga: Pamer Prestasi Dua Menteri Nasdem di Tengah Isu Reshuffle, Irma Suryani ke Djarot PDIP: Jangan Asal Bunyi!

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas, tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana reshuffle. Ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.