Mantan Presiden Prancis dan Jerman Sudah Khianati Rusia, Begini Kata-katanya

Ribuan orang telah kehilangan nyawa mereka di Ukraina timur sejak 2014 karena Barat memperlakukan perjanjian Minsk sebagai kertas bekas, kata wakil ketua majelis tinggi parlemen Rusia pada Sabtu (30/12/2022).

Senator Konstantin Kosachev bereaksi terhadap pengakuan mantan presiden Prancis Francois Hollande bahwa perjanjian Minsk sebenarnya adalah taktik untuk mengulur waktu bagi pemerintah Kiev untuk memperkuat militernya.

Baca Juga: Inilah Anggota Termuda Uni Eropa, Ternyata Bukan Ukraina

Langkah ini harus dikreditkan atas "kesuksesan ketahanan" Ukraina terhadap Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung dengan tetangganya, tambahnya.

Hollande menggemakan pernyataan mantan kanselir Jerman Angela Merkel, yang menggambarkan perjanjian Minsk pada bulan Desember sebagai "upaya untuk memberi Ukraina waktu" untuk membangun angkatan bersenjatanya.

Kesepakatan Minsk-1 dan Minsk-2 ditandatangani pada 2014 dan 2015 setelah mediasi oleh Jerman, Prancis, dan Rusia.

Mereka dirancang untuk mengakhiri pertempuran antara Kiev dan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk dengan memberi mereka status khusus di dalam negara Ukraina.

Kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut disebut-sebut sebagai salah satu alasan Moskow meluncurkan operasi militernya pada 24 Februari.

“Bagi Barat, integritas teritorial Ukraina adalah tentang kontrol atas tanah dan bukan tentang mencapai konsensus sosial. Ini tentang wilayah, bukan orang. Ini tentang kekerasan, bukan negosiasi,” tulis Kosachev di Telegram.

Pendekatan ini “secara langsung bertentangan dengan apa yang disebut nilai-nilai Eropa,” katanya. Senator mencatat bahwa sikap Barat terhadap integritas teritorial Inggris dan Spanyol sangat berbeda dalam menghadapi desakan Skotlandia dan Catalonia untuk kemerdekaan.

“Pengakuan oleh Merkel dan Hollande adalah formalisasi pengkhianatan ... Harga dari pengkhianatan ini adalah hilangnya ribuan nyawa manusia selama delapan tahun terakhir perang saudara di Ukraina. Perang saudara yang tidak dihentikan oleh Barat dengan memperlakukan perjanjian Minsk sebagai kertas bekas,” tulis Kosachev.

Menurut perkiraan PBB, lebih dari 14.000 orang tewas di Donbass antara 2014 dan awal 2022.

Satu-satunya penulis perjanjian Minsk yang benar-benar mencoba bertindak sebagai penjamin adalah Rusia, kata senator itu. Moskow memihak rakyat dan mengesampingkan masalah teritorial selama "masih memungkinkan untuk menerapkan kesepakatan Minsk," tambahnya.

Republik Rakyat Donetsk dan Lugnask, serta wilayah Zaporozhye dan Kherson, bergabung dengan negara Rusia pada musim gugur setelah mengadakan referendum. Kiev dan pendukung Baratnya menyebut pemungutan suara itu "palsu" dan menolak untuk mengakui hasilnya.