Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Bentrok Pekerja Morowali Bukan Kesalahan Tenaga Kerja, Tapi...

        Bentrok Pekerja Morowali Bukan Kesalahan Tenaga Kerja, Tapi... Kredit Foto: Twitter
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Bentrokan antar pekerja lokal dan pekerja asal China yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali bukanlah kesalahan pekerja tetapi kesalahan pemerintah Indonesia. 

        Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat mengatakan kesalahan terbesar ada pada kebijakan pemerintah yang membuka keran tenaga kerja asing yang tidak berpengalaman tidak ber keterampilan masuk ke tambang-tambang nikel yang dimiliki oleh perusahaan China. 

        "Saya kira itu kesalahanya dan itu merupakan kesalahan yang cukup fatal karena ini tambang, dimana tambang ini bumi milik orang Indonesia," Ujar Achmad dikutip dari aku YouTube-nya, Minggu (22/1/2023). 

        Baca Juga: Sudah Makan Korban Jiwa, DPR Sebut Kemenperin Tidak Peka Karena Putuskan Tunda Rapat Soal Bentrok PT GNI

        Achmad mengatakan kejadian tersebut tidak terlepas dari narasi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika ingin menggenjot Hilirisasi. 

        Dimana konsep hilirisasi tersebut adalah dia melarang ekspor baik itu nikel ataupun bauksit kemudian barang yang tidak boleh di ekspor itu harus di olahraga di smelter yang smelter nya itu milik entah join venture ataupun mayoritas dari investasi asing ini.

        "Dieksploitasi supaya nikel nya ini bersama dengan bauksit ditambah litium jadi baterai, dimana hilirisasi ini sebetulnya designya bukan nasional interest kalau menurut saya, ini kepentingan luar," Ujarnya. 

        Menurutnya, jika Indonesia pintar dalam mengelola dan dapat memanfaatkan nikel maka Indonesia di prediksi akan menjadi salah satu dari 5 negara dengan ekonomi yang cukup besar di dunia. 

        Bamun, karena salah dalam mengurus negara, dimana bumi pertiwi ini dikelola berdasarkan kepentingan mayoritas. Akibatnya karena kepentingan oligarki maka tambang biar kita yang kelola kalau bisa adda mendapatkan suatu elektabilitas dan suatu popularitas yang tinggi. 

        "Karsna anda secara gagah menolak ekspor untuk negara lain dan anda pro ke hilirisasi. tapi jangan lupa ini siap yang menikmati kuenya dan ini adalah persoalan keadilan sosial," Ungkapnya. 

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Djati Waluyo
        Editor: Fajria Anindya Utami

        Bagikan Artikel: