Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin, menegaskan empat poin untuk menjadi perhatian Kementerian Pertanian (Kementan), utamanya terkait sektor pertanian agar makin kuat serta mampu menjadi pengendali inflasi guna menghadapi krisis pangan dunia.
Pertama, Kementan agar mengidentifikasi komoditas pangan yang tepat dalam menghadapi krisis pangan dunia, serta fokus mendorong pengembangannya, termasuk penetapan target produksi dan lokasinya. Berkaitan dengan produksi beras berdasarkan data BPS, Indonesia selalu suplus setiap tahun.
Baca Juga: Buka Rakernas Kementan, Wapres Instruksikan Mentan Ciptakan Terobosan Produk Pertanian
Namun, perlu menjadi perhatian, Wapres menekankan, jumlah surplus beras cenderung menurun dari tahun ke tahun, dari 4,37 juta ton pada 2018 menjadi 1,74 juta ton pada 2022.
"Saya minta fokus kita agar jangan hanya pada surplus-nya saja, tetapi juga pada besaran angkanya. Harapannya, jumlah surplus terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya, produksi beras juga meningkat dari tahun ke tahun," kata Wapres dalam pidatonya sekaligus membuka acara Rakernas pembangunan pertanian 2023, Rabu (25/1/2023).
Kedua, saat ini lahan pertanian makin menyusut karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Hal ini dapat menjadi ancaman nyata ketahanan pangan, apabila tidak dibarengi dengan upaya menggenjot produksi.
Selain itu, perlunya menggandeng berbagai pihak, baik petani individu maupun kelompok, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penelitian sehingga tercipta inovasi-inovasi aplikatif seperti penemuan bibit unggul, teknologi pertanian, serta sarana dan prasarana pertanian.
"Kementerian Pertanian saya minta membuat terobosan-terobosan untuk lompatan peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah produk pertanian. Harapannya, walaupun lahan terbatas, produktivitas dan pendapatan petani dapat terus ditingkatkan," jelasnya.
Ketiga, perlu adanya giat program diversifikasi pangan lokal secara masif. Masyarakat Indonesia saat ini masih tergantung pada beras sebagai sumber makanan pokok. Kementan menargetkan konsumsi beras turun ke posisi 85 kg per kapita per tahun, dari sekitar 92 kg per kapita pada 2020.
"Selain mewujudkan swasembada beras tanpa impor, upaya menjaga ketahanan pangan perlu diikuti dengan penggalakan kembali program diversifikasi pangan, melalui pengembangan hulu-hilir pangan lokal," ujar Wapres.
Percepatan program diversifikasi dan pengembangan pangan lokal didukung riset juga harus dilakukan. Regulasi dan insentif pemerintah juga perlu dimanfaatkan untuk menarik partisipasi investor dan swasta dalam program diversifikasi pangan, serta mendorong produksi pangan lokal maupun pengembangan produk turunannya.
Selain itu, Kementan perlu terus bersinergi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, serta berbagai pihak, untuk menyukseskan prioritas pembangunan nasional, seperti korporasi petani dan modernisasi pertanian.
Baca Juga: DPR Apresiasi Capaian Kementan Tingkatkan Kesejahteraan Petani
"Terkait pembiayaan petani terutama KUR Pertanian, perlu terus dibangun sinergi dengan pihak bank, serta peningkatan pendampingan dan pembinaan petani agar lebih mudah mengakses sumber pembiayaan," katanya.
Keempat, para pejuang pangan, yaitu petani serta generasi muda, agar terus semangat dan bekerja keras meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.
"Petani masa kini harus melek teknologi dan selalu terbuka dengan inovasi baru, terus mau mempelajari hal-hal baru, berkolaborasi dalam kelompok tani dan berkorporasi. Kesejahteraan petani dapat kita wujudkan jika kita terus mampu bekerja bersama," tegas Wapres.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait: