Hitung Gaji Anies, Heikal Safar Sebut Isu Utang Rp50 Miliar Sangat Tak Masuk Akal

Merespons isu Anies Baswedan berutang Rp50 miliar ke Sandiaga Uno, Sekjen Rekat Indonesia Heikal Safar meminta masyarakat menyikapinya dengan bijak. Terutama, terkait isu yang digaungkan oleh tokoh-tokoh parpol.

Sebagimana diketahui, isu utang Anies itu diembuskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa.

Baca Juga: Sandi Gak Mau Lagi Bahas Utang Anies, Sudirman Said: Kan Emang Udah Lunas

"Kita saat ini harus membuka mata, telinga, dan akal sehat. Evaluasi semua partai politik yang berorientasi pada uang. Kalau terbukti, bubarkan partai politik tersebut," kata Heikal di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/2).

Bakal calon Wali Kota Bekasi ini menegaskan, politik uang hanya membuat Indonesia ini makin terpuruk dan rakyatnya makin tertindas. Heikal juga sangsi terhadap kebenaran pernyataan politikus Golkar yang menebar isu soal utang Anies Baswedan.

"Mari kita coba melihat fakta gaji pokok Gubernur DKI Jakarta per bulan 3 juta × 12 bulan × 1.300 tahun sama dengan Rp46.800.000.000. Sangat tidak masuk akal dana sejumlah 50 miliar dihambur-hamburkan untuk kepentingan sesaat di pilkada 2017. Apakah pemodal pilkada tidak berhitung tegak lurus?" kata Heikal.

Dia berharap seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk tidak terpancing dengan adanya berbagai macam isu-isu liar dalam politik. Heikal khawatir isu-isu yang tak masuk akal akan memperkeruh situasi politik menjelang pemilu 2024.

"Saya sebagai sekjen Rekat Indonesia tentunya sangat menghargai dan menghormati setiap pernyataan, pendapat, dan hak bicara orang lain yang memang telah diatur dalam undang-undang. Namun, setiap pernyataan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, jangan malah menjadi isu liar yang tidak bisa dibuktikan," tegasnya.

Baca Juga: Sesudah Nasdem, PKS Sambangi Markas Golkar, Getol Bujuk KIB Dukung Anies Baswedan?

Menurutnya, Anies Baswedan dengan tim kecilnya juga telah membeberkan bantahannya dengan tegas terkait Pilgub DKI Jakarta 2017 dan tidak terjadi perjanjian utang piutang. Heikal menduga diembuskannya berbagai macam isu politik itu untuk melemahkan pencapresan Anies Baswedan menjelang Pilpres 2024.

"Diperlukan ketelitian, kesadaran, dan keikhlasan seluruh rakyat Indonesia dalam memilih calon pemimpin bangsa Indonesia yang dapat memberikan banyak manfaat, adil, dan menyejahterakan bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.