Bukannya Perbaiki, Jokowi Malah Ikut-ikutan Lestarikan Budaya Rangkap Jabatan: Ini Bukan Soal Restu!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak mewarisi praktik birokrasi pemerintahan yang baik. Pasalnya, dia membolehkan dua anggota kabinetnya, yakni Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Zainudin Amali merangkap jabatan mengurus PSSI. 

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, sepatutnya Jokowi tidak memberi legitimasi pembantunya rangkap jabatan. Apalagi, memberi restu. Sebab, hal ini berkaitan dengan etika dan bagian dari upaya reformasi birokrasi.

Baca Juga: Megawati Nyuruh Menterinya Jokowi Buat Laksanakan Perintahnya, Auto Kena Sindir: Kalau Orang Pengajian...

"Sikap presiden Jokowi yang membiarkan hal ini terjadi, juga tidak tepat. Ini semata bukan persoalan kinerja menterinya, tapi juga soal etika jabatan dan kesadaran membangun komposisi pemerintahan yang beradab," kata Ray, di Jakarta, Senin (20/2/2023).

Menurutnya, Jokowi telah menghidupkan lagi kultur orde baru di mana para pejabat merangkap jabatan dan turut berkontribusi pada lambannya birokrasi yang dampaknya dirasakan hingga kini. Alih-alih memperbaiki, Presiden Jokowi malah bersikap sebaliknya.

"Oleh karena itu, kita meminta presiden segera mengoreksi hal ini," ujar Ray.

Dia menyorot status Menteri Amali yang membidangi olah raga malah menjadi pengurus PSSI. Situasi ini seolah menjadi anomali lantaran Amali harus bersikap netral dan menempatkan seluruh cabang olah raga sebagai prioritas.

Adapun Erick dan Amali telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara pada siang tadi. Erick menegaskan bahwa pemerintah tidak mengintervensi PSSI sementara Amali mengaku telah mendapat restu dari Jokowi.

Ray mengatakan, apapun dalihnya membiarkan menteri merangkap jabatan tidak etis dan harus dikoreksi. Apapun pembenaran yang disampaikan tidak menjamin tata kelola pemerintahan maupun reformasi birokrasi berjalan apalagi bebas dari konflik kepentingan.

Baca Juga: Kapolri Tegaskan Siap Bersinergi dengan PSSI Babat Habis Mafia Bola

"Sangat tidak tepat. Bahkan amat tidak tepat dua menteri menjadi pengurus dalam satu organisasi olah raga yang sama, yaitu PSSI," katanya.