Pelaku Bisnis asal Jepang Diajak Bangun Infrastruktur Transportasi IKN

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak para pelaku bisnis di Jepang untuk bekerja sama membangun infrastruktur transportasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di pulau Kalimantan.

Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Forum Japan-Indonesia Economic Committee of Keidanren Event di Jepang, Selasa (28/2). Forum bisnis yang diselenggarakan salah satu asosiasi pelaku bisnis terbesar di Jepang ini dihadiri oleh sekitar 90 pelaku bisnis atau investor asal Jepang.

Budi mengatakan, pembangunan IKN telah dituangkan dalam undang-undang yang diturunkan dalam sejumlah peraturan seperti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan lainnya.

Menurutnya IKN akan dibangun sebagai kota yang rendah emisi karbon dan efisien melalui penggunaan teknologi. Pembangunan dan pengembangan IKN ini akan dilakukan dalam lima tahap mulai tahun 2022 sampai dengan 2045.

"Pembangunan infrastruktur di IKN membutuhkan biaya yang besar. Maka itu dibutuhkan pendanaan kreatif non APBN, seperti melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan skema konsesi, yang melibatkan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri. Skema ini menjadi target utama dalam mendanai pembangunan dan pengembangan IKN, " ujarnya.

Budi pun mengundang langsung para pelaku bisnis di Jepang berkunjung ke IKN, untuk melihat berbagai peluang yang dapat dikerjasamakan.

Dalam pertemuan tersebut, Menhub membeberkan sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dikembangkan di IKN. Diantaranya yaitu, di sektor darat, pemerintah akan membangun sistem angkutan umum massal berupa Bus Rapid Transit (BRT), autonomous minibus, dan autonomous BRT.

Kemudian di sektor perkeretaapian, akan dibangun kereta api bandara sepinggan dari Transit Oriented Development (TOD) Karang Joang hingga IKN sepanjang 47 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit.

Di sektor transportasi udara, akan dibangun Bandara VVIP IKN, yang akan digunakan untuk menerima tamu kenegaraan dan kegiatan pemerintahan, dengan jarak tempuh perjalanan darat 40 km dari istana presiden. Selanjutnya di sektor laut, akan dibangun dermaga wisata dan pelabuhan kontainer.