Solusinya Soal Sengketa Plumpang Berlawanan dari Wakilnya Jokowi, Luhut Disoroti: Dia Seharusnya Ditegur...

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto menyorot tajam pernyataan kontroversial yang baru-baru ini diucapkan oleh Luhut Binsar Panjaitan.

Menurutnya sosok menteri tersebut sudah kelewatan dalam membahas Kebakaran Plumpang. Hal tersebut terkait dengan solusi yang diberikan olehnya.

Baca Juga: Tangani Masalah Sengketa Plumpang, Menterinya Jokowi Malah Hadirkan Solusi Macam Anies Baswedan

Mulyanto mengatakan bahwa persoalan tersebut bukan bagian dari sesuatu yang merupakan ranah yang harus diurus oleh Luhut.

Untuk hal itu, dirinya meminta kepada Joko Widodo alias Jokowi untuk menegur salah satu menterinya tersebut.

"Menko Marves stop bicara, ini bukan ranah Kemenko Marves. Saya minta Pak Presiden untuk menegur Luhut," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Luhut mengatakan warga di sekitar depo Pertamina Plumpang harus dipindahkan buntut terjadinya kebakaran. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir yang membawahi Pertamina, mengatakan Depo Plumpang yang akan dipindahkan.

Baca Juga: Imbas Kontrovesi Ayah Mario Dandy, Transaksi Mencurigakan Dicium Menterinya Jokowi: Rp300 Triliun, Ada Datanya

Menurut Mulyanto, Luhut keluar dari tupoksinya sebagai menteri yang mengurus investasi dan kemaritiman. Terlebih, pernyataan Luhut meresahkan masyarakat di sekitar Depo Plumpang yang beberapa hari lalu menjadi korban akibat kebakaran yang terjadi.

Politisi PKS ini juga menyangkan sikap Luhut karena bertententangan dengan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Seharusnya, kata Mulyanto Luhut mengikuti printah Wapres bukan malah membangkang.

Baca Juga: Macam Nasib Orang Terzalimi, Kesabaran Anies Baswedan Bisa-bisa Dihadiahi Kursi Jokowi: Hati-hati Menebar Fitnah...

"Dari sisi tata kelola pemerintahan dan fatsoen politik, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres. Ini kan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik," ujarnya.

Mulyanto berharap pemerintah tidak membuat kebijakan yang simpang-siur dan berbeda-beda dalam menyikapi suatu peristiwa. Pasalnya, masyarakat yang bakal dibuat bingung.

Baca Juga: Mau Gapai Kursi Jokowi, Kubu Anies Baswedan Harus Selektif Soal Mitra Koalisi: Jangan Dekati...

''Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang dimana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang," tandas dia.