Bantah Anies Rusak Perencanaan Kota Jakarta, Relawan: Kebijakannya Itu Sudah Sesuai Aturan

Ketua Relawan Bala Anies, Sismono Laode, membantah tudingan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada warga Tanah Merah.

Sebelumnya, Bambang menyebut keputusan Anies keliru lantaran tak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga berujung merusak perencanaan tata kota.

Terkait tudingan itu, Laode menegaskan bahwa kebijakan Anies soal IMB memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Peraturan Daerah DKI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung serta Peraturan Gubernur DKI Nomor 118 tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Baca Juga: PSI Sudutkan Anies Soal Plumpang, Relawan: Mereka Itu Lagi Numpang Popularitas Anies Lagi

"Kebijakan Pak Anies itu kan kebijakan untuk menindaklanjuti hak-hak dasar rakyat Jakarta, di mana sebelumnya Pak Jokowi sudah memberikan KTP sebagai hak dasar warga negara. Problemnya adalah selama tidak memilki IMB, maka mereka tidak bisa memperoleh hak-hak dasar seperti air dan listrik," jelas Laode saat dihubungi Warta Ekonomi, Senin (13/3/2023) malam.

Menurut Laode, kondisi tersebut justru akan menjadi problem kemanusiaan bila tak dipenuhi. Oleh karena itu, Anies membuat kebijakan IMB kawasan yang sifatnya sementara agar rakyat dapat memperoleh hak-hak mereka.

"Namun, bukan berarti enggak punya dasar hukum," ujarnya.

Laode juga berpendapat bila memang kebijakan IMB menyalahi aturan, seharusnya sudah ada yang menggugat kebijakan tersebut ke PTUN pada masa itu.

Pendukung Anies ini menyoroti bagaimana kebijakan Anies mampu membuat hak-hak warga terpenuhi.

Lebih lanjut, dia menilai problem utamanya justru terletak di Depo Pertamina itu sendiri, misalnya pemeliharaan alat-alat operasional yang tak terawat. "Karena di beberapa wilayah kan juga terjadi kebakaran."

"Ini kan lucu. Jadi, soal perancangan itu enggak benar," pungkas Laode.