Anies Baswedan Disalahkan Kubu Pro Pemerintah Soal Kebakaran Depo Pertamina, Musni Umar: Kalau Mau Adil, Jokowi Juga Harus Disalahkan!
Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Anies Baswedan secepat kilat disalahkan oleh kubu Pro Pemerintah terkait kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang menyebabkan belasan warga sekitar kehilangan nyawa. Anies disalahkan karena disebut menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada warga sekitar.
Mengenai fenomena Anies yang disalahkan ini, Sosiolog dan mantan Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar mengungkapkan apa yang dilakukan Anies dengan penerbitan IMB sudah benar karena menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.
“Keputusan Gubernur Anies sudah tepat yaitu “melindungi warga” sesuai pembukaan UUD 1945,” jelas Musni dalam keterangannya, dikutip dari laman arahjaya, Rabu (15/3/23).
Bagi Musni, Anies telah memberikan keadilan kepada masyarakat bawah di kawasan dekat Depo Plumpang yang menurutnya tak mendapat layanan publik.
Dengan apa yang dilakukan Anies, lanjut Musni, warga mendapat keadilan.
“Sejatinya para politisi berterima kasih kepada Anies Baswedan yang memberi kepedulian dan keadilan terhadap warga jalan Tanah Merah yang puluhan tahun tidak mendapatkan layanan publik. Melalui kebijakan Anies Baswedan, warga di kawasan itu merasa mendapatkan keadilan,” jelasnya.
Jika salah-salahan ini dilanjutkan, maka menurut Musni Umar agar adil seorang Jokowi harus juga di salahkan karena terkuak bahwa Jokowi lah yang pertama menerbitkan KTP yang merupakan janji politiknya saat Pilkada DKI 2012 lalu, yang akhirnya kini jadi legalitas warga sekitar tinggal di kawasan tersebut.
Padahal, lanjut Musni, apa yang dilakukan Anies agar masyarakat di sana bisa mendapat layanan publik sebagaimana warga di kawasan lainnya.
"Kalau mau adil yang dipersoalkan kebijakannya tidak hanya Anies Baswedan, tetapi juga Jokowi yang memberi legalitas kepada warga Tanah Merah dengan memberi KTP dan membentuk RT RW,” jelasnya.
“Tetapi yang disalahkan hanya Anies Baswedan gegara ia memberikan IMB sementara, yang tujuannya agar warga yang bermukim di kawasan itu mendapatkan layanan publik seperti warga DKI Jakarta pada umumnya,” tambahnya.
Untuk diketahui, kubu pro pemerintah baik para pendukung di sosial media, ataupun elite politik yang saat ini bergabung dengan Pemerintahan Jokowi blak-blakan menyalahkan Anies soal kebakaran Depo Plumpang.
“Harusnya Pak Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman, ini malah dikasih IMB. Ini pembelajaran penting, pemimpin harus punya ketegasan, jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar tapi bisa mencelakakan masyarakat," kata politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, beberapa waktu lalu.
"IMB kawasan menurut saya itu suatu kekeliruan. Saya belum jelas betul dasar hukumnya itu apa," ujar Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto, beberapa waktu lalu.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait: