Jasa Raharja Sebut 60 Persen Provinsi Telah Hapus Bea Balik Nama

Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A Purwantono mengatakan sebanyak 60 persen provinsi di seluruh Indonesia telah melaksanakan rekomendasi Tim Pembina Samsat Nasional untuk melakukan penghapusan Bea Balik Nama (BBN) kendaraan bermotor.

Rekomendasi tersebut dilakukan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat pertama mengedepankan registrasi terhadap kendaraan.

"Kita ketahui hampir 60 persen mengajukan bea balik nama dihapuskan, sementara 30 persen ya Pemprov sudah progresif, tinggal nunggu berikutnya. Tujuanya adalah semua untuk melakukan identifikasi dan registrasi dengan baik, tapi di sisi lain mengingatkan masyarakat tentang pelaksanaan UU nomor 22 tahun 2009 terutama dalam pelaksanaan pasal 74," ujar Rivan saat Media Gathering, Senin (20/3/2023).

Baca Juga: Tingkatkan Kenyamanan Wisatawan, Djalanin.com Teken MoU dengan PT Jasa Raharja Putera

Rivan mengatakan, beberapa provinsi yang belum melaksanakan hal tersebut lantaran mereka butuh pendalaman untuk mengkaji dampak dari kebijakan tersebut.

"Artinya ini yang butuh penyesuaian karena dalam Pembina Samsat ada tiga, ada Dirjen Pembinaan Keuangan Daerah, Koorlantas Polri, ada Jasa Raharja. Sementara di bawah Dirjen Pembianana Daerah, ada Pemprov, sementata yang terpusat adalah Jasa Raharja, di sinilah kami berusaha dengan Koorlantas Polri, sedangkan Koorlantas harus berkoordinasi dengan masing-masing Polda, tentu dengan layer yang berbeda diperlukan sosialisasi dan kami yakin yang sudah kami lakukan di 2022 ini," ujarnya.

Sosialisasi yang harus terus dilakukan kepada masyarakat ataupun pemerintah provinsi membuat rapat koordinasi di antara tiga instansi tersebut dilakukan lebih cepat atau di awal tahun. 

"Kenapa juga dengan Rakor yang biasanya dilakukan di pertengahan tahun, akhir tahun kami selenggarakan lebih awal supaya bisa kita sosialisasikan, saya yakin di awal tahun sudah 60 persen dan 30 persen ini tentu perubahan yang sudah sangat baik," ucapnya.