Fenomena Urban Sprawl Terjadi di Indonesia, Dosen MKP UGM Beberkan Dampaknya

Dosen Departemen Manajemen Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Erda Rindrasih menjelaskan bahwa kota-kota di Indonesia mengalami perkembangan yang cenderung kacau, tidak terencana, dan tersebar relatif ke segala arah.

Fenomena ini disebut urban sprawl. Perkembangan ini berlangsung terlalu cepat dan masif, sehingga menyebabkan kekacauan pada berbagai aspek.

“Urban sprawl menimbulkan masalah, menyebabkan shock pada aspek tertentu, mungkin pada ketersediaan lahan. Karena perkembangan terlalu cepat, sehingga kalau lahan diubah menjadi settlement atau sebagai rumah, maka produktivitas dari lahan tersebut akan turun,” kata Erda dalam diskusi bertajuk Membangun Masa Depan Properti yang Inklusif dan Berkelanjutan, secara daring pada Senin (05/06), yang diadakan oleh pusat studi di bawah Departemen MKP UGM, yaitu Institute for Policy Development (PolDev).

Baca Juga: Peneliti UGM Sebut Kenaikan Pendapatan Tidak Seimbang dengan Kenaikan Harga Properti

Faktor pendorong urban sprawl, menurut Erda, terbagi menjadi tiga. Pertama, populasi yang terus meningkat hingga mencapai hampir 300 juta penduduk. Dalam beberapa tahun ke depan, struktur demografi akan didominasi oleh pemuda, yang disebut sebagai bonus demografi.

“Artinya kita butuh lahan lebih besar, lapangan pekerjaan lebih banyak,” kata Erda.

Kedua, ada peningkatan GDP dari tahun ke tahun, dengan prediksi peningkatan 3,8 persen di tahun 2023. Ketiga, ada permintaan lahan yang tinggi di pinggiran kota mengikuti semakin murah biaya transportasi atau commuting. Hasilnya, muncul perumahan-perumahan di batas luar kota.

“Karena transport-nya lebih murah, maka mereka relatif mencari lahan yang agak lebih jauh dari kota, kemudian membangun di sana, sehingga mendapat lahan yang lebih luas,” jelas Erda. 

Dampak dari urban sprawl sendiri adalah peningkatan biaya transportasi, butuh lahan luas untuk membangun infrastruktur, dan butuh biaya tinggi untuk mempersiapkan fasilitas dasar perkotaan. Dapat juga terjadi segregasi kemiskinan wilayah.

Menurut Erda, perlu ada intervensi kebijakan karena pada dasarnya lahan merupakan barang publik. Perlu model integrasi ekonomi yang cocok dengan masyarakat urban, seperti klasterisasi lahan untuk generasi muda, subsidi, peningkatan pendapatan dan lapangan kerja, solusi vertikal seperti rumah susun, dan literasi keuangan.