Perbedaan Penetapan Iduladha, Wapres Ma'ruf Amin: Junjung Tinggi Toleransi

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menegaskan menjunjung tinggi toleransi dalam perbedaan pendapat adalah sikap yang harus dilakukan oleh berbagai pihak. Hal ini juga berlaku bagi penetapan Hari Raya umat muslim, baik itu penetapan awal Syahwal dan Zulhijah.

"Soal Lebaran itu memang sudah lama kita ada perbedaan, perbedaan dalam kriteria menetapkan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijah. Ini karena momen yang biasanya ada perbedaan," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam keterangan persnya usai menghadiri Peresmian Pencatatan Perdana efek beragun syariah berbentuk surat partisipasi SMF-BSI No 01 "EBAS-SP- SMF BRISOI", di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (19/6/2023).

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Tekankan 3 Poin Hadapi Perkembangan di Era Digital Investasi Keuangan

Menurut Wapres, pemerintah terus berupaya agar perayaan Hari Raya Lebaran Idulfitri dan Lebaran Haji atau Iduladha tidak terjadi perbedaan waktu. Dalam hal ini, perbedaan terjadi jika tinggi hilal kurang dari 2 derajat. Namun, jika sudah di atas 2 derajat pasti akan sama.

"Sudah lama diupayakan untuk membuat suatu kriteria tapi belum bisa. Jika tinggi hilal kurang dari 2 derajat, itu pasti beda. Itu pasti beda karena beda kriteria. Tapi kalau di atas 2 derajat, itu pasti sama, karenanya sudah kita bisa sampai 10 tahun yang akan datang sudah bisa dilihat," jelas Wapres.

Pemerintah Tetapkan Iduladha 1444H Jatuh pada 29 Juni 2023

Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Zulhijah 1444 Hijriyah jatuh pada Selasa, 20 Juni 2023. Dengan ditetapkannya awal Zulhijah ini, maka Hari Raya Iduladha 1444 H jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023.

"Sidang isbat telah mengambil kesepakatan bahwa tanggal 1 Zulhijah tahun 1444 Hijriah ditetapkan jatuh pada Selasa tanggal 20 Juni 2023" tutur Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi usai memimpin Sidang Isbat (Penetapan) Awal Zulhijah, di Jakarta, Minggu (18/6/2023).

"Dengan demikian Hari Raya Idul Adha 1444 H jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023," imbuh Wamenag.

Menurut Wamenag, sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. "Pertama, kita telah mendengar laporan Direktur Urusan Agama Islam (Urais) bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia sudah berada di atas ufuk, namun masih berada di bawah kriteria imkanur rukyat yang ditetapkan MABIMS," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam laporannya, Direktur Urais Kemenag, Adib, menyampaikan, berdasarkan data yang dihimpun Tim Hisab Rukyat Kemenag, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk berkisar antara 0° 11,78' (nol derajat sebelas koma tujuh puluh delapan menit) sampai 2° 21,57' (dua derajat dua puluh satu koma lima puluh tujuh derajat menit). Dengan sudut elongasi antara 4,39° (empat koma tiga puluh sembilan derajat) sampai 4,93° (empat koma sembilan puluh tiga derajat).

Baca Juga: Tok! Pemerintah Tetapkan Iduladha Jatuh Pada 29 Juni 2023

"Dengan parameter-parameter ini, maka posisi hilal di Indonesia saat ini belum memenuhi Kriteria Baru MABIMS (Menteri Agama Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura)," papar Wamenag.

Kriteria baru MABIMS menetapkan, secara astronomis, hilal dapat teramati jika bulan memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4 derajat.

Kedua, Kemenag telah melaksanakan pemantauan atau rukyatul hilal pada 99 titik di Indonesia. "Dari 34 provinsi yang telah kita tempatkan pemantau hilal, tidak ada satu pun dari mereka yang menyaksikan hilal," kata Wamenag.