PKS Kritik Pencabutan Status Pandemi Covid 19 oleh Jokowi

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah memperhatikan catatan terkait pencabutan status pandemi Covid 19.

Menurut Netty, transisi dari pandemi ke endemi memerlukan kesiapan yang luar biasa agar prosesnya berjalan baik dan tidak menimbulkan ekses sampingan.

"Kemandirian alkes dan farmasi, termasuk dalam hal ini testing instrumen (PCR kits) dan peralatan di faskes, obat-obatan hingga ketersediaan vaksin penting disiapkan pemerintah seiring pencabutan status pandemi," kata Netty dalam keterangan medianya, Kamis, 22 Juni 2023.

Selain hal itu, lanjut Netty, pemerintah juga perlu memerhatikan kesiapan aspek sosial, ekonomi dan budaya.

Netty juga mengingatkan pemerintah agar memastikan kondisi ketahanan pangan nasional membaik agar keluarga dapat hidup sehat dengan asupan bergizi yang aman, mudah dan murah.

"Dengan tingkat perekonomian keluarga yang baik, budaya kepatuhan dan perilaku hidup bersih dan sehat tinggi, maka negara kita dengan pendekatan community based Initiative/empowerment akan lebih siap menghadapi segala tantangan ke depan," kata Netty.

Selain itu, kata Netty, Indonesia menghadapi masalah pemerataan distribusi tenaga medis di Indonesia, terutama di bagian timur Indonesia.

“Hingga tahun 2021 baru 74,9% RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya. Pemerataan distribusi tenaga medis membutuhkan anggaran besar secara kontinum. Sayangnya, pemerintah belum sungguh-sungguh menghadapi tantangan pembangunan ketahanan kesehatan nasional dengan tidak dicantumkannya Mandatory Spending Kesehatan dalam RUU Kesehatan,” pungkasnya.