Rantai Pasok Halal di Sumatera Turut Menjadi Elemen Penting dalam Pengembangan Eksyar

Penguatan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar), khususnya di wilayah Sumatera, telah dicapai melalui sejumlah langkah, utamanya melalui akselerasi digitalisasi. Rantai pasok halal (halal value chain) turut menjadi elemen penting dalam pengembangan eksyar.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, menyampaikan bahwa kunci keberhasilan mendukung ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan dukungan digital.

Baca Juga: Banyak Merchant Dirugikan, Bank Indonesia Bagikan Tips Jitu Cara Hindari Penyalahgunaan QRIS, Simak!

"Untuk itu di Sumatera, terdapat penguatan berbagai upaya akslerasi digitalisasi di bidang eksyar, yaitu digitalisasi sertifikasi halal dan digitalisasi keuangan sosial ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqah, dan Wakaf)," katanya, Jumat (21/7/2023) malam.

Lebih lanjut, Deputi Gubernur Juda menyampaikan bahwa terdapat tiga celah pengembangan eksyar yang perlu diisi. Pertama, masih ada pangsa eksyar yang perlu dikembangkan, misalnya industri wisata muslim.

"Kedua, pangsa pasar keuangan syariah masih stagnan pada 10% di tengah ekspansi produk keuangan syariah yang masih terbatas, dan ketiga, aspek literasi yang menunjukkan indeks literasi ekonomi syariah Indonesia masih pada posisi 23,3%, masih jauh dari targetnya 50% pada tahun ini," ujarnya.

Di Sumatera, berdasarkan survei BI, masyarakat terliterasi eksyar tertinggi adalah Sumatera Barat (66%), disusul Sumut, Aceh dan Jambi yang berkisar 20%. Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Festival Ekonomi Syariah regional Sumatera 2023 sebagai wadah akselerasi pengembangan ekonomi syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Lebih lanjut, merespons pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia yang terus meningkat, Pemerintah terus berupaya untuk memperluas dan mempercepat capaian sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM melalui sosialisasi, pendampingan, dan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).

"Selain itu, melihat potensi industri halal di Indonesia dan respons pasar global yang begitu besar, kolaborasi perlu terus dilakukan untuk membangun ekosistem halal berkelanjutan, termasuk meningkatkan keterlibatan UMKM dalam ekonomi syariah," ujarnya.

Mewakili Gubernur Sumut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sumut, Agus Tripiyono, menyampaikan bahwa Pemerintah Sumut dan BI secara konsisten bersinergi mengimplementasikan berbagai program pengembangan eksyar, termasuk ekosistem rantai halal.

"Terdapat program industri kreatif syariah atau IKRA, yang dihapkan memimpin industri Indonesia yang berorientasi internasional. Selain itu, telah dibentuk Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN), yang diharapkan menjadi katalis bagi penguatan usaha bisnis pesantren Sumatera hingga nasional," katanya.

Pemda berharap kehadiran berbagai lembaga perekonomian beriorientasi Islam memperkuat ikhtiar membangun perekonomian syariah di Sumut. Lebih lanjut, contoh implementasi digitalisasi bagi eksyar di Sumatera di antaranya adalah, pertama, penggunaan smart green house dan Internet of Things (IoT) dalam produksi pangan, khususnya tanaman holkikultura.

Kedua, sinergi Bank Indonesia (BI) dengan Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia dalam adopsi pembayaran digital, salah satunya QRIS. Ketiga, pengembangan halal lifestyle yang dapat didorong melalui program yang mendukung budaya dan perdagangan, termasuk oleh BI.

"Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan festival kuliner dan peragaan busana yang mengunggulkan busana tradisional Melayu khas Sumatera. Lebih lanjut, dukungan BI dalam digitalisasi utamanya juga dilakukan melalui sistem pembayaran, yakni melalui penerapan QRIS, BIFAST, dan Kartu Kredit Indonesia (KKI)," pungkasnya.