Ketua Umum METI: Indonesia Targetkan Capai Net Zero Emission di Tahun 2060

Meskipun pemanfaatan energi terbarukan yang menggantikan energi dari sumber fosil sudah ada sejak 10-15 tahun yang lalu, akhir-akhir ini pembahasan terkait wacana tersebut lebih intensif. Hal ini dikarenakan hampir seluruh dunia mencoba untuk mencapai target global Net Zero Emission pada abad ke-21. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang turut andil dalam langkah tersebut.

Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Wiluyo Kusdwiharto mengatakan bahwa Indonesia sudah menuju ke arah yang bagus dalam mencapai target net zero emission tersebut. Bahkan, pemerintah Indonesia sudah menargetkan tahun 2060 Indonesia harus mencapai net zero emission.

 Baca Juga: Negara di ASEAN Harus Tingkatkan Konektifitas Demi Ketahanan Energi di Kawasan

“Sebenarnya posisi Indonesia saat ini dimata global cukup bagus, cukup baik. Karena Indonesia menuju ke arah, ke track yang sudah benar. Pemerintah sudah mengeluarkan target yang cukup challenging, yaitu mencapai net zero emission di tahun 2060,” ujarnya dilansir dari kanal YouTube MASKEEI Official  yang berjudul Pengembangan Energi Bersih Dalam Rangka Transisi Energi Nasional dan Global pada Sabtu (29/7/2023)

Ia mengatakan bahwa sektor yang menjadi pusat perhatian utama dalam mencapai target tersebut adalah sektor transportasi dan energi. Hal ini karena kedua sektor tersebut ternyata merupakan penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia.

“Artinya bahwa seluruh sektor terutama di sektor transportasi dan energi itu tidak boleh mengeluarkan emisi karbon lagi. Kenapa dua sektor ini harus menjadi perhatian utama? Karena dari data yang saya dapatkan, kedua sektor inilah yang saat ini menyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia,” tukasnya.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dikabarkan telah memiliki peta jalan untuk mencapai target net zero emission tersebut. Wiluyo menilai bahwa peta jalan tersebutlah yang nantinya akan menjadi petunjuk arah bagi para pemangku kepentingan di bidang energi untuk mencapai target tersebut.

“Punya peta jalan adalah bagaimana cara kita mengejar emisi nol pada 2060 tersebut. Peta jalan sudah dibuat, sudah ditetapkan, dan ini akan menjadi semacam map, atau arah, atau blueprint, untuk semua stakeholders yang bergerak di bidang energi untuk mengejar emisi nol pada 2060,” jelasnya.

Ia juga memaparkan beberapa rencana pemerintah terkait peta jalan tersebut, misalnya seperti dihentikannya izin untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada  tahun 2030 mendatang. Selain itu, di tahun 2040, dalam rangka transisi energi, pemerintah juga berencana untuk memberhentikan operasi PLTU yang sudah tidak efisien.

“Sebagai contoh, misalkan, pemerintah sudah menetapkan rencana umum penyediaan listrik. Dimana dari tahun 2021 sampai tahun 2030, kita tidak diizinkan lagi untuk membangun PLTU lagi, membangun pembangkit berdasarkan black energy dari batu bara. Kemudian juga dalam rangka transisi energi juga, kita punya rencana nanti di tahun 2040 kita akan melakukan pensiun dini di beberapa PLTU yang umurnya sudah tua dan sudah tidak efisien lagi,” paparnya.

Rencana Penyediaan Tenaga Listrik (RPTL) yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut akan mewajibkan untuk membangun pembangkit listrik dari energi terbarukan. Pemerintah juga menargetkan untuk menghasilkan sekitar 2,9 Gigawatt dari pembangkit listrik tersebut.


”Kita ada waktu sembilan tahun, dimana dalam RPTL itu telah ditetapkan bahwa pemerintah dalam meningkatkan SDM dan PLN, itu wajib membangun pembangkit-pembangkit baru yang sifatnya renewable energy yang bersih dan hijau. Jadi, ada target sekitar 20,9 GB pembangunan renewable energy dalam waktu 10 tahun,” imbuhnya.