Lepas dari Middle Income Trap, Indonesia Punya Sisa Waktu 13 Tahun Lagi

Indonesia punya kesempatan untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (Middle Income Trap) pada tahun 2035. Pasalnya di tahun tersebut Indonesia akan mengalami bonus demografi.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam Conference on National Strategic Projects (PSN) yang digelar Rabu (26/7/2023) lalu di Jakarta.

"Kita ketahui ke depan di tahun 2035 Indonesia berpotensi untuk lepas dari jebakan negara menengah. Jebakan negara menengah ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya masyarakat yang produktif. Karena bonus demografi kita tinggal 13 tahun," bebernya seperti dikutip dari laman resmi Kemenko Perekonomia, Minggu (30/7/2023).

Baca Juga: Sambut Bonus Demografi, Menaker Ida Dorong Penduduk Usia Produktif Terampil dan Kompeten

Ia membeberkan bahwa tidak semua negara mampu lolos dari jebakan negara berpendapatan menengah. Kuncinya, tentu adalah infrastruktur, baik darat, udara, dan laut. Adanya infrastruktur yang dibangun melalui Proyek Strategi Nasional (PSN) menjadi penting bagi Indonesia untuk bisa lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah.

PSN, lanjutnya, termasuk di dalamnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), merupakan salah satu upaya transformasi ekonomi. Sebagai economic driver bagi Indonesia, PSN perlu didukung oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing.

"Indonesia butuh SDM yang sehat dan cerdas. Siap bersaing dengan perubahan artificial inteligence. Nah itu yang paling penting," paparnya.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan bahwa selain mendukung upaya pembangunan KEK, pemerintah juga mendorong pembangunan kualitas SDM warga yang ada sekitar kawasan.

“Oleh karena itu, politeknik-politeknik itu penting. Kalau tidak, masyarakat sekitar tidak langsung menikmati. Pemerintah juga mendorong agar CSR-CSR wajib ke wilayah di sekitar lokasi kegiatan ekonomi berada. Kita tidak ingin melihat ekonomi tinggi, pembangunannya tinggi, tetapi masih ada angka kemiskinan,” tegasnya.

Terkait pembangunan infrastruktur, Airlangga mengatakan bahwa Indonesia memiliki energy cost yang murah. Hal ini membuktikan bahwa infrastruktur Indonesia dibangun secara efisien dan berdaya saing. Indonesia juga mendorong reformasi industri 4.0 berbasis digital, yang didukung dengan pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Naik Kelas Jadi Negara Upper-Middle Income, Menteri Suharso: RI Masih Punya PR Besar!