Depan Wakil Rakyat, Sri Mulyani Pamer Kemenkeu Hemat Anggaran Rp1,56 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga Rp1,56 triliun sepanjang 2020-2022.

Sri Mulyani menjelaskan, penghematan anggaran ini sukses dilakukan berkat adanya pola kerja baru dan implementasi kebijakan spending better di Kemenkeu selama pandemi Covid-19.

Baca Juga: Jelang Pemilu, Sri Mulyani Wanti-wanti Pegawai Kemenkeu Jaga Opini Publik dan Suasana Politik

"Dengan berbagai langkah efisiensi dan calculated yang kita kendalikan, spending di Kementerian Keuangan menjadi lebih baik," ujar Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (30/8/2023).

Sri Mulyani pun membeberkan sejumlah aspek dari penerapan pola kerja baru dan kebijakan spending better yang berperan mengurangi beban anggaran APBN. "Belanja birokrasi kita bisa dihemat Rp501 miliar. Konsolidasi dari pengadaan laptop dan pelaksanaan kebijakan TKDN, tingkat komponen dalam negeri, menyebabkan kita bisa menghemat Rp140 miliar," ucap dia.

Bendahara Negara itu mengungkapkan, digitalisasi proses bisnis menghasilkan penghematan hingga Rp90,5 miliar. Berbagai pembentukan tim pun dirasionalkan sehingga Kemenkeu bisa menghemat Rp13,6 miliar.

Selain itu, lanjut dia, pembayaran belanja pegawai yang diadministrasikan secara terpusat menyebabkan efisiensi dan kepastian sekaligus penghematan manajemen belanja pegawai sebesar Rp4,8 miliar.

"Collaborative tools, yaitu bagaimana kita membuat aplikasi software untuk bisa bekerja sama menghemat berbagai rapat-rapat pertemuan sehingga tadi biaya konsumsi menjadi turun, maka kita mampu menghemat Rp290 miliar. Kalau dulu selalu meeting berarti ada ruangan menggunakan AC dan kemudian ada konsumsi, sekarang kita bisa melakukan meeting secara sangat efisien, tetapi tetap partisipasinya tinggi," tambahnya.

Sri Mulyani menuturkan, optimalisasi anggaran penanganan pandemi juga berkontribusi menghemat anggaran sebesar Rp95,30 miliar meski Kemenkeu tetap melakukan vaksinasi booster tahun lalu. Dari sisi belanja pegawai, kebijakan negative growth berperan dalam penghematan anggaran hingga hampir setengah triliun atau tepatnya Rp429,45 miliar.

"Untuk belanja pegawai dengan negative growth dan juga dengan digitalisasi, kami mampu melakukan pengelolaan SDM dengan biaya yang relatif sangat efisien atau makin efisien, tetapi tidak menurunkan kepuasan dari pegawai," tutupnya.