Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

RUU Perampasan Aset Tuntas, Dasco Panen Pujian

RUU Perampasan Aset Tuntas, Dasco Panen Pujian Kredit Foto: Instagram/Sufmi Dasco Ahmad
Warta Ekonomi, Jakarta -

Setelah melalui pembahasan panjang dan puluhan kali menyerap masukan publik, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya tuntas.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah selesai dibahas setelah Komisi III DPR menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menghimpun aspirasi masyarakat, pakar, hingga berbagai organisasi.

Pada Rabu (18/11/2026), RUU tersebut resmi disetujui di tingkat pertama. Selanjutnya, rancangan aturan itu akan dibawa ke pembahasan tingkat kedua melalui rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Dasco atas dukungan yang diberikan sejak awal pembahasan. Ia mengungkapkan, perhatian pimpinan DPR tersebut sudah terlihat sejak RDPU pertama yang digelar pada September 2025.

Baca Juga: Resmi Dibawa ke Paripurna, Begini Nasib Hukuman Mati dalam RUU Perampasan Aset

"Kami selaku pimpinan Komisi III mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas atensi khusus dari Pak Sufmi Dasco Ahmad selama ini. Bahkan sejak RDPU pertama itu bulan September 2025, RDPU pertama," kata Habiburokhman seusai rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Habiburokhman menyebut proses pembahasan berlangsung intensif selama hampir satu tahun. Bahkan, RDPU dilaksanakan hampir setiap pekan dengan frekuensi setidaknya dua kali pertemuan. 

"Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Nggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya. Selama setahun hampir tiap minggu kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco ya demi kita menyalurkan aspirasi masyarakat," ujarnya.

Salah satu poin yang disoroti Habiburokhman dalam RUU tersebut adalah mekanisme penggantian kerugian bagi korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal. Ia mengatakan, aturan baru itu membuka peluang agar korban bisa menerima penggantian kerugian secara langsung melalui penjualan aset milik pelaku tindak pidana.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Dibahas, 10 Poin Jadi Sorotan di DPR

"Kabar baik buat para korban investasi bodong ya, perdagangan saham bodong dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu Pak Dasco ke Komisi III karena ganti kerugiannya nggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan nggak sampai ke mereka sama sekali. Dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut," ungkap dia.

Di sisi lain, Komisi III juga memasukkan sejumlah ketentuan perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Langkah itu dimaksudkan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat bahwa aturan perampasan aset berpotensi digunakan sebagai alat kekuasaan maupun sarana pemerasan.

"Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkaitnya dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi Pak Dasco semua, sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan insyaallah sudah tertutup," imbuh Habiburokhman.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri