Kredit Foto: Kemenko Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan bersama Ketua Dewan Direksi Japan Bank of International Cooperation (JBIC) dan Penasihat Khusus untuk Kabinet Jepang Tadashi Maeda di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Airlangga menyepakati kerja sama antara Indonesia-Jepang dalam pembentukan Satuan Tugas (Task Force) untuk pelaksanaan Transisi Energi dan Infrastruktur, kerja sama Indonesia dan Jepang.
“Jepang melalui JBIC dan METI menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek kerja sama dalam Task Force ini melalui Green Innovation Fund sekitar Rp207 triliun per tahun. Pendanaan ini dapat membantu percepatan transisi energi di Indonesia,” ungkap Airlangga, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (22/9/2023).
Baca Juga: Punya Peta Jalan yang Jelas, PLN Dinilai Terdepan dalam Transisi Energi
Sebelumnya, pada Juli lalu, Airlangga dan Maeda sepakat mengusulkan pembentukan Satuan Tugas sebagai guna mempercepat pengembangan transisi energi dan infrastruktur pendukungnya terutama di Kawasan Kalimantan.
Ada pun Satuan Tugas yang disepakati memiliki struktur yang terdiri dari:
1. Dewan Pengarah (steering committee) yang terdiri dari pengambil kebijakan setingkat Menteri.
2. Kelompok ahli (expert group) yang dikelola oleh pejabat senior Kemenko Bidang Perekonomian Indonesia, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang serta JBIC. Selain itu, juga melibatkan pejabat kementerian terkait dan korporasi.
Dalam pertemuan itu, juga dibahas beberapa sektor potensial meliputi pengembangan pembangkit tenaga air (hydropower plant) di Kayan, Kalimantan Utara untuk menggantikan PLTU di Jawa, pengembangan teknologi efisien untuk Pembangkit Listrik Geotermal, Carbon Capture, Utilizaton, and Storage (CCUS), blue urea, serta revitalisasi kawasan gambut dengan teknologi Jepang.
Airlangga menyatakan telah menugaskan kementeriannya bersama JBIC dan METI untuk mendiskusikan detail teknis pembahasan isu ini.
Selain menyepakati Satuan Tugas, Airlangga dan Maeda juga membahas Joint Crediting Mechanism (JCM) dan proyek-proyek potensial lainnya yang akan diimplementasikan di bawah Asia Zero Emmission Community (AZEC).
Skema JCM merupakan kerja sama yang paling memungkinkan antara Indonesia dan Jepang untuk memitigasi karbon, di mana JCM memiliki peran yang penting dalam membantu merumuskan kebijakan nasional mengenai penetapan harga karbon.
Lebih jauh, implementasi JCM juga mendorong sektor swasta untuk memperkuat kepercayaan diri mereka dalam berpartisipasi dalam aksi iklim.
Apalagi, saat ini, Indonesia berniat untuk meluncurkan pertukaran karbon yang memungkinkan berbagai jenis karbon untuk diperdagangkan.
"Dengan adanya dukungan dari Jepang terkait dengan JCM Indonesia dapat mengimplementasikan sebanyak 54 proyek JCM dan melakukan setidaknya 150 studi kelayakan terkait program pengurangan emisi karbon," kata Airlangga.
Baca Juga: IESR dan Ford Foundation Ingatkan Pemerintah Soal Prinsip Keadilan dalan Proses Transisi Energi
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Alfida Rizky Febrianna
Editor: Rosmayanti