Wujudkan Perdamaian, Wapres Minta Penguatan Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin bertemu dengan para tokoh pegiat kemanusiaan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan perdamaian guna mengatasi konflik di Papua serta bagian dari upaya pembangunan percepatan kesejahteraan di Tanah Papua.

Secara khusus Wapres meminta para pemangku kepentingan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua melalui penguatan kerja sama dan kolaborasi.

“Saya meminta penguatan kerja sama dan kolaborasi para pemangku kepentingan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua,” pinta Wapres dalam keterangannya, Selasa (10/11/2023).

Baca Juga: Buka IIGCE 2023, Maruf Amin Bersyukur Indonesia Miliki Potensi EBT Melimpah Menuju NZE 2060

Menurut Wapres, pemerintah memiliki komitmen yang penuh dalam menjadikan kedamaian sebagai fokus utama di Tanah Papua, salah satunya melalui penyelenggaraan dialog yang konstruktif bagi masyarakat.

“Proses damai di Papua harus menjadi fokus utama melalui langkah-langkah yang didukung dengan dialog-dialog konstruktif bagi terwujudnya perdamaian di Papua,” terangnya.

Lebih jauh, Wapres mengungkapkan, upaya konkret dalam menuju perdamaian yang berkelanjutan di Papua, dicantumkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041, khususnya dalam mengatasi ketimpangan struktrual dan rekonsiliasi.

“Pemerintah melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 memiliki komitmen untuk mengatasi ketimpangan struktural dan ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, hukum, dan ekonomi. Hal ini untuk menunjukkan keseriusan pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi,” tegas Wapres.

“Hal ini bukan hanya untuk penyelesaian masalah saat ini, melainkan juga untuk membangun dasar-dasar yang kokoh guna memastikan perdamaian berlangsung dalam jangka panjang,” imbuhnya.

Wapres pun menekankan, pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan yang berkeadilan, dan terus berupaya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua.

“Pemerintah tidak pernah abai dalam penanganan hak-hak rakyat Papua. Pemerintah mendorong dialog antarsektor untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata di Tanah Papua,” ungkapnya.

Wapres menegaskan, pemerintah akan terus melakukan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan untuk mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera.

“Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua (melalui) pendekatan kesejahteraan yang dibarengi dengan pendekatan  keamanan,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Wapres mendengarkan aspirasi dari para perwakilan tokoh pegiat kemanusiaan dan HAM yang ada di Papua. Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Subhan Hamid Massa menyarankan, upaya pendekatan kepada masyarakat Papua, dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi, kesejahteraan dan hukum.

“Kami merekomendasikan pendekatan ekonomi, kesejahteraan, kemudian pendekatan hukum. Karena memang keputusan adat sangat tegas. Jadi, (diperlukan) pendekatan hukum yang baik, tegas, dan berkesinambungan,” ujar Subhan.

“Kami berharap pemerintah hadir di tengah-tengah (masyarakat) memberikan rasa aman,” tambahnya.

Selain itu, Mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Herman Saud, juga menyampaikan pentingnya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk dapat dipedomani kembali secara rinci, sebab menurutnya seluruh solusi dari permasalahan bangsa tertuang dalam aturan tersebut.

“Saya pikir kita harus kembali ke UUD 1945 dan diterjemahkan betul. Ini luar biasa. Meskipun disusun dalam waktu singkat, tapi keseluruhan masalah bangsa diatur dalam UUD 1945,” ucap Herman.

“Itu menjadi titik perjuangan kita bersama,” tambahnya.

Sebagai informasi para pegiat kemanusiaan, perdamaian, dan HAM di Papua ini telah melakukan serangkaian upaya untuk melindungi serta memperjuangkan hak asasi manusia di Papua, seperti melakukan advokasi untuk penyelesaian konflik di Papua melalui dialog dan rekonsiliasi; melakukan investigasi dan dokumentasi terhadap pelanggaran HAM di Papua; memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada korban pelanggaran HAM; serta melakukan pendidikan dan kampanye HAM di Papua.

Wapres Yakini Dialog Pemerintah dengan Pemangku Kepentingan Jadi Solusi Terbaik

Wapres menyatakan, langkah persuasif melalui dialog merupakan cara terbaik dalam mendapatkan solusi penanganan konflik. Pasalnya, sejumlah pendapat mengatakan, konflik yang terjadi di beberapa wilayah Papua kerap kali disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat setempat dengan pemerintah pusat.

“Saya kira kita sedang berusaha menghilangkan ketidakpercayaan itu melalui dialog dengan tokoh-tokoh agama, tokoh HAM, pegiat HAM tadi, dengan juga tokoh adat, dan berbagai pihak,” jelas Wapres.

Lebih jauh, Wapres mengungkapkan, selain melalui pertemuan resmi dengan pemangku kepentingan, pemerintah juga berupaya mengedepankan dialog dengan berbagai lapisan masyarakat.

“Banyak hal yang di luar rapat formal ini kita lakukan beberapa hal yang bisa kita selesaikan. Juga dialog-dialog di tingkat sektoral. Jadi kegiatan-kegiatan sektoral itu kita lakukan dialog,” ungkapnya.

Dengan demikian, sambung Wapres, dialog tersebut dapat menjadi solusi terbaik untuk menemukan akar permasalahan setiap konflik dan menjembatani apa yang menjadi keinginan masyarakat Papua.

“Melalui itu kita harapkan hal-hal yang menjadi salah pengertian akan hilang.  Akan terus kita lakukan itu (dialog), dimana letaknya (ketidakpercayaan). Karena yang penting apa yang menjadi keinginan masyarakat Papua itu apa,” tuturnya.

Namun, Wapres menegaskan dialog dengan kelompok-kelompok yang berseberangan akan terus dilakukan sepanjang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kalau untuk bicara merdeka tentu tidak ada (dialog). Kalau merdeka itu harga mati. Itu bukan solusi,” pungkasnya.

Baca Juga: Maruf Amin Harapkan Peningkatan Kerja Sama Investasi hingga Pariwisata RI-TIongkok