Menlu Retno Ungkap 3 Prioritas Indonesia Sebagai Anggota Dewan HAM PBB

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia baru saja terpilih kembali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2024-2026.

"Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM yang keenam kalinya, dan kali ini memperoleh suara terbanyak, merupakan wujud trust yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM," ungkap Retno, Rabu (11/10/2023).

Dengan begitu, Retno lalu menegaskan bahwa Indonesia konsisten tidak ingin melihat isu HAM dipolitisasi. Dia lalu mengungkapkan tiga prioritas utama Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.

Baca Juga: Evakuasi WNI di Palestina dan Israel, Menlu Retno Minta Bantuan Red Cross

Pertama, yakni meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, utamanya melalui peningkatan kerja sama teknis dan capacity building.

"Indonesia akan terus konsisten memastikan no one is left behind dalam upaya pemajuan dan pelindungan HAM, termasuk negara-negara berkembang," jelasnya.

Retno menambahkan, di dalam negeri, Indonesia juga akan mendorong penguatan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), termasuk pemajuan isu-isu penting seperti kesetaraan gender, pelindungan hak anak dan perempuan, serta hak atas kesehatan dan pembangunan.

Kedua, lanjut Retno, yakni mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok-kelompok kawasan.

"Hal ini akan dilakukan antara lain dengan sinkronisasi mekanisme pemajuan HAM di kawasan seperti dengan AICHR, dengan ACWC dengan mekanisme HAM global. Kerja sama dengan badan-badan di tingkat regional dan global juga akan diperkuat," terangnya.

Ketiga, sambung Retno, yakni mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights. Dia menegaskan, Indonesia akan terus mendorong penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas dan kesetaraan.

"Bismillah, mudah-mudahan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026 dengan meraih suara terbanyak tidak saja bermanfaat bagi Indonesia, namun juga bagi upaya pemajuan dan pelindungan HAM dunia," tutupnya.

Baca Juga: Negara Kepulauan Rentan Krisis Iklim, Menlu Retno: Indonesia Siap Jadi Garda Terdepan!