Penurunan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Urusan Kecil, DPP PDIP Diminta Tidak Terlalu Reaktif

Presidium Ganjar-Mahfud (GaMa) Centre, Sutrisno Pangaribuan menyoroti penurunan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali beberapa waktu lalu. Diketahui, penurunan atau pencabutan baliho tersebut dilakukan jelang kunjungan Presiden Jokowi ke Bali pada Selasa (31/10/23).

Menurut Sutrisno, perakara penurunan Baliho merupakan hal kecil dan tak perlu diperbesar sampai tingkat DPP terlalu reaktif merespons hal tersebut.

“Urusan penertiban baliho Ganjar- Mahfud atas perintah Pj. Gubernur Bali sebaiknya diurus DPD PDIP Bali dan Anggota DPRD Bali. Terlalu besar energi yang dikeluarkan oleh DPP PDIP dan Anggota DPR RI untuk mengurusi baliho,” ujar Sutrisno dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (2/11/23).

Baca Juga: Ganjar Pranowo: Saya Tidak Butuh Dipuji Kalau Hanya untuk Jatuhkan Pihak Lain

Sebagai partai besar, menurut Sutrisno PDIP harusnya lebih fokus pada kepentingan-kepentingan rakyat daripada urusan pencopotan baliho.

PDIP seharusnya menurut Sutrisno sudah matang dalam menanggapi atau memetakan mana yang harus ditanggapi lebih lanjut dan mana yang tidak.

“Sebagai partai politik yang lahir di masa orde baru, PDIP seharusnya sudah matang menghadapi apa pun, apalagi soal baliho diturunkan, itu perkara kecil. Maka elit PDIP tidak perlu reaktif,” ungkapnya.

“PDIP harus menjadi pelopor dari kampanye positif dengan mematuhi seluruh aturan pemasangan alat peraga dan bahan kampanye. Tidak perlu memasang alat peraga dan bahan kampanye di lokasi yang mengganggu kepentingan publik,” tambah Sutrisno yang juga kader PDIP tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan penurunan baliho Ganjar Mahfud merupakan bentuk diskriminasi.

Baca Juga: Anies Baswedan Serukan Perjuangan: Lebih Banyak yang Ingin Perubahan daripada Keberlanjutan!

"Suatu hal yang mendapat respons sangat luas dari masyarakat, terlebih sebelumnya Bapak Presiden mengumpulkan para PJ ya, dan kemudian memberikan berbagai arahan bahwa seluruh pejabat gubernur dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan, karena terjadinya politik diskriminasi," kata Hasto Kristiyanto ketika ditemui usai menghadiri rapat Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud (TPN GM) di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 1 November 2023, dikutip dari laman tempo.co.