Ketimpangan Indonesia Makin Mengkhawatirkan, Anies Baswedan Beber Hal Mencengangkan!

Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menilai ketimpangan jadi masalah serius yang saat ini ada di Indonesia. Menurutnya, ketimpangan antar wilayah di Indonesia menunjukkan adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Hal ini Anies sampaikan dalam acara dialog terbuka calon presiden-wakil presiden Pilpres 2024 yang diselenggarakan PP Muhammadiyah. Dialog pertama ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (22/11/23).

Anies mengungkapkan demikian karena menurutnya ketimpangan Indonesia benar adanya. Sebagai contoh ia menyinggung indeks pembangunan manusia (IPM) antara Jawa-Sumatera dengan daerah lainnya yang menurutnya tak merata. Jawa-Sumatera misalnya di mana Indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2013 adalah 69. Sementara itu, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dll indeksnya 69 pada 2023.

Baca Juga: Investor Asing Belum Ada di IKN, Jokowi: Masa Satu Saja Ndak Ada...

Anies menegaskan bukan soal selisih angka yang jadi masalah, tetapi kenyataan diperlukan waktu 10 tahun agar wilayah lain menyamai IPM Jawa-Sumatera menurutnya jadi masalah serius. Menurut Anies, masalah ketimpangan ini tak bisa dibiarkan karena berisiko merusak persatuan yang ada di Indonesia.

“Bagaimana seluruh wilayah ini memiliki kesetaraan, kemakmuran dan kesempatan. Bila terjadi ketimpangan terus menurus maka risikonya adalah menjaga persatuan itu sulit sekali,” ujar Anies dilihat live di kanal Youtube UMS, Rabu (22/11/23).

“Pembangunan itu tentang manusia, bukan infrastruktur, bukan tentang bangunan tapi manusianya,” tambahnya.

Anies tak menampik pembangunan infrastruktur penting dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi ke depan, hanya saja menurutnya meratakan peningkatan kualitas manusia juga tak kalah penting agar ketimpangan bisa diatasi.

Ia mengibaratkan pertumbuhan ekonomi layaknya sebuah kue di mana membuat kue yang lebih besar adalah hal baik tetapi membagikannya jauh lebih baik agar terjadi pemerataan di setiap wilayah.

“Pembangunan ekonomi kita banyak berorientasi pada pertumbuhan bukan pada pemerataan, ketika orientasinya bukan pemerataan, maka kita merasakan ekonomi tumbuh artinya kue membesar tapi potongannya tidak merata. Kita ingin melakukan perubahan, ia kuenya membesar tapi potongan kuenya merata dirasakan oleh semua, itu arinya pertumbuhan dan pemerataan,” jelasnya.

Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2013 IPM sejumlah wilayah Jawa-Sumatera menunjukkan angka kisaran angka 60-70an. Sebagai contoh Sumatera Utara 68,36; Sumatera Barat 68,91; DKI Jakarta 78,08; Jawa Barat 68,25; Jawa Timur 67,55.

Baca Juga: Anies Baswedan: Indonesia saat Ini Penuh dengan Ketidakadilan

Sedangkan sejumlah wilayah lain pada 2023 menunjukkan angka yang hampir sama dengan Jawa-Sumatera di 2023. Sebagai contoh, NTT 66,68; Kalimantan Barat 69,41; Sulawesi Barat 67,55; Papua Barat 66,66; Papua 62,25.