Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan lima strategi struktural untuk memperkuat industri asuransi nasional. Pembenahan tersebut mencakup peningkatan permodalan, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, perlindungan pemegang polis, penertiban agen serta broker, hingga penerapan standar akuntansi internasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan langkah pembenahan tersebut bertujuan meningkatkan standar industri asuransi Indonesia agar sejalan dengan praktik internasional. Menurutnya, penguatan fondasi industri juga diikuti berkurangnya isu demonstrasi besar dan keluhan terhadap perusahaan asuransi.
"Karena kita membangun fondasi secara struktural, kita menyebutnya ini raising the bar yang artinya naikkan standarnya, mengikuti standar industri di negara-negara lain sehingga kita setara, dan OECD bisa menerima bahwa praktik industri asuransi kita cukup memadai," ujar Ogi dalam media gathering di Bali, Selasa (17/11/2026).
Strategi pertama berfokus pada penguatan permodalan dan ketahanan keuangan perusahaan asuransi. OJK menaikkan standar modal melalui dua tahap, yakni pada 2026 dan 2028. Regulator juga tengah mengkaji aturan baru mengenai solvabilitas atau New Risk Based Capital (RBC) untuk memperkuat kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya.
Dalam pilar yang sama, OJK mendorong pemisahan unit usaha syariah (spin-off) paling lambat akhir 2026. Ogi memperkirakan kebijakan tersebut akan menambah sekitar 20 perusahaan asuransi syariah pada awal 2027, sehingga jumlahnya mencapai 38 perusahaan.
Strategi kedua menyasar penguatan tata kelola dan manajemen risiko. OJK memperkuat ketentuan yang berlaku sekaligus menerapkan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) pada tiga level, yakni industri, perusahaan, dan lembaga penunjang profesi.
Langkah ini diarahkan untuk memastikan pengawasan tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga mempertimbangkan profil risiko dan kondisi masing-masing pelaku industri.
Strategi ketiga adalah memperkuat perlindungan pemegang polis melalui Program Penjaminan Polis. Program tersebut menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan perlindungan konsumen ketika perusahaan asuransi menghadapi permasalahan keuangan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya.
"Yang ketiga pilarnya adalah strengthening policy holder. Jadi bagaimana kita meningkatkan perlindungan terhadap pemegang polis dan juga konsumen," ucap Ogi.
Strategi keempat berkaitan dengan penguatan integritas industri dan kepercayaan masyarakat. OJK mewajibkan agen serta broker asuransi terdaftar agar konsumen dapat memastikan legalitas pihak yang menawarkan produk asuransi.
Ogi menjelaskan, masyarakat nantinya dapat memeriksa status pendaftaran agen dan broker melalui kode QR (QR Code). Dengan mekanisme tersebut, konsumen memiliki akses untuk memastikan bahwa pihak yang menawarkan produk beroperasi secara resmi.
"Agen asuransi misalnya. Kemudian para broker juga harus terdaftar di OJK. Kalau dia tidak terdaftar, maka bisa dilakukan tindakan pidana karena beroperasi tanpa izin," tegasnya.
Baca Juga: OJK Targetkan 38 Perusahaan Asuransi Syariah pada 2027
Baca Juga: OJK dan LPS Jalankan Penjaminan Polis Asuransi Mulai 2028
Strategi kelima adalah menyelaraskan praktik industri asuransi nasional dengan standar internasional melalui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 sejak 1 Januari 2025.
Standar tersebut mengatur pengakuan pendapatan premi dan pencadangan teknis sepanjang masa perlindungan asuransi. Dengan ketentuan ini, perusahaan asuransi tidak dapat langsung mengakui seluruh premi sebagai pendapatan pada tahun pertama, melainkan menyesuaikannya dengan periode perlindungan yang diberikan.
Penerapan PSAK 117 menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi pelaporan keuangan dan mencerminkan kewajiban perusahaan asuransi secara lebih tepat.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Azka Elfriza
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: