Siap Bersekutu, Kubu Anies-Muhaimin Klop Dorong Hak Angket

Partai Koalisi Perubahan sepakat mendorong hak angket sebagaimana yang diusulkan Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, beberapa waktu lalu.

Kesepakatan mendorong hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diputuskan melalui pertemuan rutin tiga sekretaris jenderal Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca Juga: Respons Soal Hak Angket, PSI: Suara Rakyat Tak Akan Bisa Dikalahkan!

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim mengaku siap membersamai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menggulirkan hak angket di DPR.

"Kita siap bersama inisiator, PDIP, untuk menggulirkan angket. Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap," kata Hermawi dalam konferensi persnya di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Hermawi mengaku, kesepakatan mendorong hak angket didasarkan pada kebenaran dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu). Dia mengaku akan bersekutu dengan siapapun untuk menegakkan kebenaran di Indonesia. 

"Kami bersekutu dengan siapapun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa indonesia," jelasnya. 

Hermawi mengaku tinggal menunggu langkah lanjutnya dari usul yang digulirkan Ganjar Pranowo. Meski begitu, dia menegaskan ingin berada dengan posisi yang setara dengan PDIP dalam menggulirkan hak angket.

Baca Juga: 3 Sekjen Koalisi Perubahan Rapat di NasDem Tower, Bahas Hak Angket?

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKB, Hasanuddin Wahid mengaku akan menunggu hasil rekapitulasi final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia juga mengaku akan menunggu langkah lanjutan dari PDIP terkait hak angket.

"Kita tunggu langkah dari PDIP itu seperti apa, karena kita belum melihat ada acuan itu di DPR dan sebagainya" ujar Hasanuddin. 

Lebih jauh, Hasanuddin mengaku bahwa PKB akan mendorong hak angket demi penyelenggaraan Pemilu yang adil dan jujur. Menurutnya, tidak boleh ada kecurangan dalam proses Pemilu.

Baca Juga: PNM Hadirkan 'Mama Muda', Sukses Curi Perhatian Jokowi

"PKB pasti akan bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat, kecurangan tidak boleh terjadi dinegeri ini. Karena itu kami akan berdiri bersama mereka," tandasnya. 

Sebelumnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ganjar menuturkan, hak angket menjadi salah satu kewenangan yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan. Melalui hak angket, DPR dinilai berhak meminta pertanggungjawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan kecurangan di Pilpres.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/2/2024).

Menurutnya, keterlibatan para partai pengusung dari Anies-Muhaimin kubunya cukup untuk mengajukan hak angket penyelidikan atas dugaan kecurangan Pemilu.

Baca Juga: Indikator Politik Bongkar Sebab Prabowo-Gibran Unggul Telak: Pemilih Muda, Jawa, dan NU

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," pungkasnya.