Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Jokowi Menjalankan Negara Tanpa Perencanaan dan Modal Gimik

        Jokowi Menjalankan Negara Tanpa Perencanaan dan Modal Gimik Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Jurnalis senior Dandhy Laksono menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalankan negara tanpa perencanaan dan modal gimik selama dua periode menjabat sebagai kepala negara.

        Dandhy pun mengungkit sejumlah proyek Jokowi yang mangkrak pada 2015 dan 2020, dan kini ditambah batal untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan ini karena air dan listrik belum siap.

        Baca Juga: Prabowo Tidak Mau Pindah Ibu Kota dari Jakarta ke IKN

        "@jokowi menjalankan negara tanpa perencanaan dan modal gimik. 2015 mau cetak sawah 1,2 juta Ha di Merauke dalam 3 tahun. Aparat di lapangan bingung karena tahu ini proyek halu. Akhirnya mangkrak. 2020 dia ulang di Kalteng lewat food estate. Gagal juga," ungkapnya, dikutip dari akun X pribadinya, Selasa (9/7).

        Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan akan pindah ke IKN dan mulai berkantor jika infrastruktur sudah siap, termasuk listrik dan air, karena dirinya tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap.

        Jokowi menyampaikannya ketika ditanya rencananya untuk berkantor di IKN mulai Juli 2024.

        "Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi kepada wartawan usai melepas bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Papua Nugini dan Afghanistan di Jakarta, Senin (8/7/2024), dikutip dari Kompas.

        Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan air bersih dan listrik belum siap di IKN berdasarkan laporan yang disampaikan kepadanya. "Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap)," katanya.

        Kemudian mengenai penerbitan keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota, Jokowi mengatakan hal tersebut tergantung dengan situasi yang terjadi di lapangan.

        "Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat. Progres lapangannya dilihat," ungkapnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
        Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

        Bagikan Artikel: