Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta menyampaikan, derasnya laju digital perlu diimbangi dengan literasi dan pelindungan konsumen dalam kecepatan yang sama untuk memitigasi masifnya serangan siber.
Sejalan dengan inisiatif infrastruktur Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, BI akan mengembangkan BI-Payment Clear sebagai skema untuk memperkuat kapasitas industri dan manajemen risiko.
"Industri sistem pembayaran dituntut memperkuat TIKMI (teknologi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur teknologi) yang akan mendukung terciptanya ekonomi dan keuangan digital (EKD) yang handal," kata Filianingsih Hendarta dalam acara Casual Talk dengan tema Digital Leap: Paving The Way for Economic and Finance Transformation, Jakarta, Sabtu (3/8/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono, menyampaikan, BSPI 2030 memperkokoh manajemen risiko guna membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang berdaya tahan, inklusif, dan berkelanjutan melalui 3 (tiga) hal utama.
Pertama, mendorong peran aktif masyarakat tidak hanya sebagai pengguna tapi juga paham terhadap risiko transaksi digital seperti ancaman siber dan fraud, melalui program peningkatan dan pemerataan tingkat literasi digital nasional maupun daerah.
Kedua, dukungan dari industri dan asosiasi dalam membentuk ekosistem digital dengan mengedepankan inovasi dan investasi teknologi pengamanan infrastruktur yang berlapis untuk menangkal ancaman siber yang kian kompleks.
Ketiga, sinergi dan kolaborasi yang kuat antar otoritas kementerian, lembaga, dan tentunya industri serta asosiasi termasuk dalam menghasilkan regulasi yang adaptif dan melindungi masyarakat.
"Dengan manajemen risiko yang kuat, diharapkan peran transaksi digital dalam menopang pemulihan ekonomi semakin terakselerasi," paparnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Cita Auliana
Editor: Fajar Sulaiman
Tag Terkait: