Kementerian PUPR Kolaborasi dengan China untuk Tangani Ancaman Tenggelamnya Pesisir Jawa

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memperkuat infrastruktur maritim Indonesia melalui penjajakan kerja sama dengan Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) di Tiongkok. Dalam kunjungan kerjanya ke Tiongkok, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengadakan pertemuan penting untuk membahas peluang kolaborasi dalam pembangunan pemecah gelombang (breakwaters) dan tanggul laut (sea dikes) yang inovatif.

Pertemuan tersebut menandai langkah awal bagi Indonesia dalam mengadopsi teknologi baru dari Tiongkok untuk menanggulangi ancaman tenggelamnya pesisir, terutama di Pantai Utara Jawa. “Kami akan melanjutkan diskusi ini dengan kunjungan tim NHRI ke Indonesia untuk mereview data dan desain dasar (basic design) yang sudah kami susun dengan ahli dari Korea Selatan, Belanda, serta tim Kementerian PUPR,” kata Menteri Basuki. Skema pembiayaan proyek ini akan menggunakan sistem loan.

Teknologi yang dibahas adalah pemecah gelombang inovatif berbentuk caisson yang telah diterapkan di Provinsi Jiangsu, Tiongkok, sepanjang 27 km. Desain canggih ini memungkinkan konstruksi yang lebih cepat, dengan efisiensi waktu hingga tiga kali lipat dibanding metode tradisional, serta penghematan biaya hingga 30%. Selain itu, struktur ini lebih tahan terhadap badai dan gelombang tinggi, menjadikannya solusi ideal untuk perairan yang rentan erosi.

Baca Juga: Menteri PUPR Rayu AIIB untuk Biayai Program Infrastruktur Pemerintahan Prabowo

"Teknologi ini tidak hanya digunakan untuk pemecah gelombang, tetapi juga sedang dikembangkan untuk digunakan pada struktur lain seperti revetment sungai dan bahkan kincir angin," tambah Menteri Basuki.

Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR, Arie Setiadi, menyoroti pentingnya proyek tanggul laut di Pantai Utara Jawa. “Area pesisir Jawa menghadapi laju penurunan tanah yang signifikan, sekitar 15-16 cm per tahun. Saat ini, kami melakukan investigasi tanah dan echosounding untuk mendesain tanggul sepanjang 22 km dari Bekasi hingga Tangerang,” jelas Arie.

Proyek ini dirancang untuk memiliki fungsi ganda sebagai jalan raya guna mengurangi kemacetan Jakarta serta sebagai bendungan estuari untuk menyediakan cadangan air tawar.

Namun, Arie juga menekankan perlunya perbaikan sistem sanitasi masyarakat di sekitar area, mengingat ada 13 sungai yang bermuara di lokasi tersebut. "Jika tidak diatasi, tanggul ini bisa berubah menjadi septic tank besar," tambahnya.

Baca Juga: Kementerian PUPR Terus Perkuat Konektivitas Guna Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kerja sama ini diharapkan dapat membawa teknologi dan pengetahuan baru bagi Indonesia. Presiden NHRI, Dai Liqun, mengapresiasi inisiatif ini dan menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti pertemuan tersebut.

Dengan ancaman nyata terhadap pesisir Indonesia akibat perubahan iklim dan penurunan permukaan tanah, kolaborasi dengan NHRI ini menjadi salah satu langkah strategis Kementerian PUPR untuk memperkuat ketahanan infrastruktur laut di Tanah Air.