BI Jabar Dorong Stabilitas Ekonomi Jawa Barat Lewat Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar, menegaskan komitmen Bank Indonesia dalam mendukung program pengendalian inflasi dan digitalisasi di Jawa Barat. 

Komitmen ini diwujudkan melalui peran aktif Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Muslimin menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga komoditas penyumbang inflasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

"Berdasarkan data historis, inflasi pada periode Nataru cenderung meningkat meskipun tidak setinggi inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idulfitri," kata Muslimin kepada wartawan di Bandung, Rabu (11/12/2024).

Menurutnya, faktor cuaca juga menjadi perhatian utama, terutama curah hujan tinggi yang meningkatkan risiko gagal panen komoditas hortikultura, seperti aneka cabai. 

"Selain itu, lonjakan jumlah wisatawan ke Jawa Barat selama Nataru juga memicu peningkatan permintaan yang dapat mendorong tekanan inflasi," ujarnya.

Muslimin menjelaskan bahwa kerangka empat ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif akan menjadi strategi utama dalam menjaga inflasi tetap terkendali.

Selain pengendalian inflasi, Bank Indonesia juga menekankan pentingnya optimalisasi digitalisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. "Ekosistem perekonomian digital mampu mendorong transformasi menuju ekonomi yang lebih berdaya saing," ujarnya.

Baca Juga: Pastikan Kesiapan Operasi Lilin Lodaya 2024, Jasa Raharja dan Korlantas Polri Survei Jalur Nataru di Jawa Barat

TP2DD Jawa Barat mencatat pencapaian luar biasa pada tahun 2024, namun masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat digitalisasi, seperti integrasi sistem digital, peningkatan penetrasi teknologi di masyarakat, dan penguatan belanja daerah melalui Kartu Kredit Indonesia.

Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para pemangku kepentingan akan terus menjalin sinergi untuk menyelaraskan program pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi daerah. 

"Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara berkelanjutan," katanya.

Adapun, Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan dalam hal stabilitas pangan, disampaikan 12 arahan, yakni Intensifkan pemantauan dan pengawasan harga serta stok rutin bersama, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar lainnya dengan memerhatikan ketepatan lokasi dan pemilihan komoditas pangan yang tepat, menjaga ketersediaan pangan dengan melibatkan BUMD dan BUMDes, optimalisasi penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, penyiapan bantuan sosial bersumber dari APBD, pemda dapat memenuhi standar cadangan pangan pemerintah daerah,  pemanfaatan dana bantuan tak terduga, memastikan kelancaran distribusi pangan, memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi mendukung kesuksesan program makanan bergizi tahun 2025. 

Baca Juga: Revolusi Layanan Publik di Jawa Barat, Teknologi Blockchain Hadirkan Transparansi dan Kecepatan

"Termasuk  konsistensi pelaporan data SILINDA, intensifkan koordinasi dengan stakeholder serta memperkuat daya beli masyarakat," katanya.

Selanjutnya, dalam upaya perluasan digitalisasi, Sekda Jawa Barat menyampaikan arahan langkah strategis mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi, yaitu melalui optimalisasi peningkatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Daerah (IETPD), Kartu Kredit Indonesia (KKI), Renaksi TP2DD yang sejalan dengan arahan nasional.

"Juga memperkuat landasan pelaksanaan kebijakan Opsen pajak, hingga melakukan monitoring dan evaluasi TP2DD secara berkala," pungkasnya.