Menko Airlangga Tegaskan Bahan Pokok hingga Transportasi Publik Tidak Dikenai PPN 12%

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahan pokok penting beserta semua turunannya, payment system termasuk pembayaran Tol, dan transportasi publik tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menko Airlangga menyampaikannya dalam peluncuran Program Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale 2024, yang merupakan program belanja bahan pokok berkualitas dengan harga murah pada tanggal 20-31 Desember 2024, di Tangerang, Minggu (22/12/2024).

Baca Juga: Dukung Biodiesel B40, Airlangga Hartarto Siap Naikkan Tarif Pungutan Ekspor

“Jadi saya harus tegaskan, transaksi QRIS saya tegaskan tidak ada PPN,” tegas Menko Airlangga, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Senin (23/12).

Dalam sesi doorstop, Menko Airlangga juga menekankan kepada awak media bahwa kenaikan PPN adalah dari 11% ke 12%, yang berarti hanya naik 1%. 

Menko Airlangga juga kembali menegaskan bahwa transportasi publik tidak dikenakan PPN dan bahan pokok penting PPN-nya ditanggung Pemerintah.

Sementara diketahui, menjelang penerapan PPN 12% pada 1 Januari 2025, Pemerintah telah menyiapkan 15 paket insentif kebijakan berupa pembebasan hingga keringanan perpajakan bagi berbagai lapisan masyarakat dan dunia usaha, yang akan diberlakukan pada awal tahun 2025 mendatang.

Rincian insentif yang diberikan Pemerintah pada rumah tangga berpenghasilan rendah, masyarakat kelas menengah, dan dunia usaha adalah sebagai berikut:

Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah

1. PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1% dari kebijakan PPN 12% untuk minyak goreng sawit curah yang dikemas dengan merk “MINYAKITA”, sehingga PPN yang dikenakan tetap sebesar 11%.

2. PPN DTP sebesar 1% dari kebijakan PPN 12%  juga diberlakukan untuk tepung terigu, sehingga PPN yang dikenakan pada tepung terigu juga tetap sebesar 11%.

3. Gula industri juga menjadi komoditas yang memperoleh fasilitas PPN DTP sebesar 1% dari kebijakan PPN 12%, sehingga dikenakan PPN sebesar 11%. Adapun gula industri tersebut merupakan input penting bagi industri makanan minuman, dimana industri makanan dan minuman memiliki share sebesar 36,3% terhadap total industri pengolahan. 

3. Pemberian Bantuan Pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram perbulan kepada masyarakat desil 1 dan 2 selama 2 bulan (Januari dan Februari 2025), dengan sasaran sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

4. Diskon sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya terpasang listrik hingga 2200 VA selama 2 bulan (Januari-Februari 2025), dengan menyasar sebanyak 81,42 juta pelanggan, mencakup konsumsi 9,1 Twh/bulan yang setara 35% total konsumsi listrik nasional. 

Masyarakat Kelas Menengah

6. PPN DTP Properti  bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar. Skema insentif tersebut diberikan sebesar diskon 100% untuk bulan Januari - Juni 2025 dan diskon 50% untuk bulan Juli – Desember 2025.

7. PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau Electric Vehicle (EV) dengan rincian sebesar 10% atas penyerahan EV roda empat tertentu dan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 40%, dan sebesar 5% atas penyerahan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40%.

8. PPnBM DTP EV sebesar 15% atas impor KBLBB roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan KBLBB roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD). 

9. Pembebasan Bea Masuk EV CBU sebesar 0%, sesuai program yang sudah berjalan.

10. Pemberian insentif PPnBM DTP sebesar 3% untuk kendaraan bermotor bermesin hybrid. 

11. Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10juta/bulan yang berlaku untuk sektor padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur. 

12. Optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK dengan memberikan dukungan berupa manfaat tunai 60% flat dari upah selama 6 bulan, manfaat pelatihan Rp2,4 juta, kemudahan akses informasi pekerjaan, dan akses Program Prakerja. 

13. Diskon sebesar 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama 6 bulan bagi sektor industri padat karya yang diasumsikan untuk 3,76 juta pekerja. 

Dunia Usaha

14. Perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% sampai dengan tahun 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang telah memanfaatkan selama 7 tahun dan berakhir di tahun 2024. Untuk WP OP UMKM lainnya tetap dapat menggunakan PPh Final 0,5% selama 7 tahun sejak pertama kali terdaftar sesuai Peratuan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dan untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta/tahun maka akan diberikan pembebasan PPh.

15. Pembiayaan Industri Padat Karya untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga sebesar 5% dan range plafon kredit tertentu.