Kenaikan HPP Gabah Jadi Rp 6.500 Perkilo Dinilai Wajar

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyampaikan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah untuk Perum Bulog dari Rp 6.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 6.500 per kg akan diberlakukan mulai 15 Januari 2025 mendatang.

Arief mengungkapkan keputusan tersebut berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, pada Senin (6/1/2025).

Baca Juga: Tukar Sampah Jadi Susu dan Dukung Balap Taxi Gabah jadi Bagian Program ESG PT Celebes Railway Indonesia

Ia mengatakan pemberlakuan penyesuaian HPP gabah untuk memberikan keleluasaan kepada Bulog dalam mengoptimalkan serapan hasil produksi petani pada masa panen raya di tahun ini. 

"Tentunya ini sesuai dengan arahan Pak Menko juga berdasarkan hasil Rakortas yang dipimpin Bapak Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, bahwa penyesuaian HPP gabah ini akan diberlakukan pada 15 Januari mendatang, sehingga Bulog bisa mempersiapkan untuk menyerap hasil panen petani pada masa panen raya," ujar Arief. 

Menurut Arief, HPP Rp 6.500 per kg merupakan harga yang wajar di tingkat petani dengan memperhitungkan struktur ongkos usaha tani, serta masukan dari berbagai unsur, termasuk dari organisasi petani itu sendiri. 

"Jadi kita tidak melihat satu sisi saja, bahwa kepentingan di hulu, para sedulur petani kita ini harus diperhitungkan dan tentunya mempertimbangkan masukan dari semua stakeholder, sehingga mendapat harga yang wajar untuk usaha produksinya. Di sisi lain juga, kepentingan di hilir juga kita harus lihat, bahwa harga di tingkat konsumen juga harus wajar," terang Arief. 

Menyadur data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak pemberlakukan kebijakan HPP melalui NFA yang pertama kali pada Maret 2023, indeks Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) terus berada melebihi 100 poin. NTPP pada Maret 2023 sendiri kala itu berada di 103,83.

Indeks NTPP yang tertinggi tercatat di tahun 2024 dengan capaian 122,78 pada Desember. Pemerintah pun konsisten dalam menjaga indeks NTPP terus stabil di atas 100 poin dan belum pernah lebih rendah daripada NTPP Maret 2023 yang kala itu berada di 103,83.