Sri Mulyani: Transisi Energi Wajib Jadi Prioritas di Tengah Gejolak Ekonomi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meneggaskan bahwa transisi energi yang berkelanjutan wajib menjadi prioritas meskipun perekonomian global tengah menghadapi gejolak.

Sri Mulyani, dalam diskusinya dengan Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim, Rachel Kyte, memperingatkan bahwa gangguan rantai pasok yang disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi global berpotensi untuk menghambat proses transisi energi.

Jika investasi dalam energi hijau terhambat akibat kondisi ekonomi yang melemah, jelasnya, maka penggunaan energi fosil seperti batu bara akan semakin lama bertahan. Sehingga, hal tersebut akan memperburuk dampak perubahan iklim yang sudah tidak bisa dihindari. Untuk itu, Kemenkeu menilai pentingnya pembiayaan yang berkelanjutan dalam mendukung sektor-sektor terkait iklim. 

“Jika negara kehilangan investasi terhadap green energy karena kondisi ekonomi yang lemah, artinya proses transisi energi juga akan melambat dan penggunaan energi tak terbarukan seperti batu bara akan semakin panjang, sementara dampak perubahan iklim sendiri tidak terhindarkan,” kata Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Minggu, (11/5/2025).

Berdasarkan data yang dirilis Kemenkeu, sepanjang 2016 hingga 2023 pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp610,12 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk aksi iklim. 

Angka tersebut setara dengan 3,2 persen dari total APBN per tahun, meski masih baru mencakup 12,3 persen dari total kebutuhan pembiayaan iklim nasional hingga 2030.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Hasil 6 Bulan Prabowo: Banyak Hal yang Telah Kita Capai

Sebagai informasi, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Kemenkeu, Boby Wahyu Hernawan, menyebut jika pemerintah terus berkomitmen dalam mengoptimalkan pembiayaan publik sambil mendorong sektor swasta untuk turut berpartisipasi. 

Untuk sektor energi terbarukan, misalnya, Kemenkeu telah memberikan berbagai insentif fiskal yang totalnya mencapai Rp38,8 triliun sejak 2019. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp51,5 triliun pada 2025.

Selain melalui APBN, pemerintah juga mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif seperti SDG bonds dan green sukuk serta menciptakan skema blended finance yang menggabungkan dana publik dan swasta untuk mempercepat pencapaian target iklim.

Di sisi lain, pemerintah turut mendorong para pelaku usaha untuk mengurangi emisi karbon, mengimplementasikan praktik berkelanjutan, serta berinovasi dalam teknologi ramah lingkungan seperti efisiensi energi dan ekonomi sirkular.